Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Tetap Jaga Integritas
sumut24.co MedanPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeri
kota
Tapsel, Sumut24.co Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung puskesmas, Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan penambahan ruang puskesmas Batang Angkola jadi sorotan dan juga terancam dilaporkan. Pasalnya, hingga saat ini diduga PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Suryadi belum menerapkan denda keterlambatan terhadap CV Sinta Nuriah dan CV Enmo Garcia.
Baca Juga:
Sesuai dengan perpres dan perka LKKP seharusnya PPK melakukan adendum perpanjangan atas keterlambatan pekerjaan tersebut. Denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak pekerjaan puskesmas Muaratais senilai Rp 6.882.032.963.20 Rupiah dengan nomor kontrak 027/3723/PPK/DINKES-001/2022 dengan pengerjaan 150 hari kerja terhitung dari tanggal 7 Juli 2022 ini dikerjakan oleh CV Sinta Nuriah yang beralamat di Dusun XIV Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan
Berarti dalam satu hari pihak CV Sinta Nuriah harus membayar sebesar Rp 6.800.000 per hari. Begitu juga sebaliknya dengan CV Enmo Garcia, denda keterlambatan setiap hari sebesar Rp1.200.000, kata divisi monitoring LSM Trisakti Jabbar Chan, selasa (13/12/22).
Selain itu, proyek pembangunan rumah dinas dokter dan pagar yang berada satu kawasan komplek dengan puskesmas Muaratais juga berpotensi tidak selesai di akhir tahun ini. Hal tersebut terlihat dari banyaknya item pekerjaan yang belum dikerjakan. “Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, perpanjangan waktu kontrak diperlukan adendum ataupun perubahan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Sedang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan sebelum kontrak berakhir, ucapnya.
Selain denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Puskesmas Muaratais, juga ditengarai adanya dugaan penyimpangan mark up satuan harga bahan dan barang. Bahkan pihak rekanan diduga mengurangi kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
Temuan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapsel bakal dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 6 paket proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapsel pada tahun anggaran 2022. Dalam proses tender, proyek tersebut seluruhnya dimenangkan perusahaan dari luar Kabupaten Tapanuli Selatan.
Disisi lain Plt Kadinkes Kabupaten Tapanuli Selatan Dr.Rudi Harahap masih bungkam dan belum memberikan komentar ataupun keterangan hingga berita ini diterbitkan.zal
sumut24.co MedanPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeri
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi meluncurkan Sistem Pembayaran Kontribusi dan Digitalisasi Pasar, Ka
kota
sumut24.co MEDAN, Dukungan terhadap Kota Medan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh In
kota
Musibah KebakaranHanguskan 4 Unit Rumah di Jln Rawa Gg Drom Mandala
kota
Rahudman Harahap Soroti Risiko Jebakan Hukum Pengelola BUMN, Tekankan Integritas dan Adab dalam Tata Kelola Negara
kota
Momentum 10 Muharram, Bupati Madina Santuni 180 Anak Yatim dan Disabilitas di Masjid Agung Nur Ala Nur
kota
Kabar Duka Peserta SPPI KNMP 2026, Kapolres Padangsidimpuan Datangi Rumah Duka Novia Rahmadhani Sihotang
kota
Era Baru Tata Kelola Data! Pemkab Madina Resmikan Portal SADATA MADINA
kota
Ketum PWI Pusat akan Hadiri FG PWI Sumut, Farianda Ingatkan Panitia Maksimalkan Pelayanan
kota
250 Guru Disaring Ketat, Bupati Gus Irawan Cari Kepala Sekolah yang Mampu Ubah Pendidikan Tapsel
kota