Wabup Toba dan Forkopimda Ikuti Rakor Kebijakan Pengendalian Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM

BALIGE I SUMUT24.co Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak Sabtu, 3 September 2022.

Baca Juga:

• KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
• Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi
• FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR

Adapun data kenaikan BBM antara lain: pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Kenaikan harga BBM ini diprediksi akan mendongkrak kenaikan harga kebutuhan barang dan jasa yang berujung pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diimbau untuk turut bekerja sama dalam mengantisipasi dan mengatasi terjadinya inflasi tersebut.

Sekaitan dengan itu, pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia untuk membahas Kebijakan Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan terkait dengan Kebijakan Recofusing 2% DAU dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, yang berlangsung pada Senin, 5 September 2022 pukul 13.00 WIB.

Rapat secara hybrid ini dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Pallnglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, Menkeu, Menaker, dan Kepala BPKP, dan diikuti secara daring oleh Wakil Bupati Tonny M.Simanjuntak bersama Forkopimda Toba di Mako Polres Toba, Kecamatan Siantar Narumonda.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan supaya pemerintah daerah menjadikan penanganan inflasi sebagai masalah prioritas, membentuk tim pengendali inflasi untuk mitigasi dampak inflasi, melaporkan data inflasi daerah, mengupayakan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, mengaktifkan satgas pangan untuk memonitor stok dan harga pangan di pasar, membuat gerakan tanam cepat panen, meningkatkan kerja sama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan, dan meningkatkan gotong royong antar masyarakat.

Disampaikan juga, pemerintah pusat saat ini siap menyalurkan dana sebesar Rp 24,7 triliun untuk 3 jenis bantuan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 9,6 triliun, dan Bantuan Angkutan Umum sebesar Rp. 2,7 triliun.

“Kebijakan bantuan sosial ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat, untuk mengendalikan tingkat inflasi,” kata Tito.

Turut hadir bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Augus Sitorus, Asisten Admimistrasi Umum Verry S.Napitupulu, Plt. Kadis Koperindag Salomo Simanjuntak, Plt. Kadis Sosial Sudirman Sirait dan Kabag Prokopim Try Sutrisno P. Samosir.(Wels)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan

Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi

FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR

D’Legends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan–Banda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan*

232 Dapur SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Dorong Pemerataan Layanan Gizi hingga ke Daerah

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Terjerat