PLTA Batang Toru Bungkam, Ketum HIPMI Padangsidimpuan akan jumpai Kementerian Investasi Segera

 

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima DBH Dari Pemprovsu Tahun 2025
• Kapolres Asahan Hadir Dalam Pemakaman PMI Meninggal di Kamboja
• Wartawan Senior Babel Tewas Penuh Luka Sayatan

Jakarta,Sumut24.co

Menindaklanjuti soal kecelakaan kerja di Mega Proyek PLTA Batang Toru, Ketum HIPMI Padangsidimpuan, Tua Alpaolo Harahap berencana menemui Kementerian Investasi di Jakarta besok tanggal 30 Agustus 2022, guna mempertanyakan lebih lanjut tindakan dari pihak manajemen PLTA dan Pemerintah terkait insiden tersebut, saat di hubungi awak media Tua Alpaolo Harahap menjelaskan,

Saat ini saya di Jakarta dan akan berupaya dan ini perlu kami lakukan untuk tidak lagi menunda-nunda kemungkinan adanya kematian yang lainnya,Senin 29/8/22

“Kami mendapatkan informasi selama proyek PLTA Batang Toru ini beraktivitas rupanya telah merenggut 16 nyawa, saya tidak mengerti standart healt safety environment yang di gunakan disana sehingga 16 nyawa itu seakan-akan tidak berharga, itu nyawa manusia lho, terang Tua

Lanjut nya, Jangan saja 16 nyawa, bukankah seharusnya untuk 1 nyawa yg hilang saja sudah masuk risk assesment kategori 5 dalam standart resiko sebuah proyek yah, artinya proyek PLTA tersebut wajib dihentikan beroperasi sampai apakah dokumen non conformance report atau NCR dari pihak eksternal yang ditunjuk telah dijalankan, apalagi ini 16 nyawa telah melayang, disini kami sangat menyayangkan pemerintah terkesan tidak responsif memandang penting peristiwa ini, jika benar lebih dari 80% pekerjanya adalah masyarakat lokal dan warga negara Indonesia, bagaimana perlindungan keselamatan kerja kepada masyarakat kita kedepannya jika terus-terusan terjadi seperti ini, ketusnya

Maka oleh karenanya, kami berinisiatif menemui kementerian investasi agar pemenuhan kecemasan masyarakat kita terwujud, soalnya telah banyak juga masyarakat yang keluarganya bekerja disana mempertanyakan kepada kami HIPMI Padangsidimpuan yang Juga sebagai Putra daerah, sehingga wajib hukumnya kami ikut peduli terhadap hal ini. Lebih lanjut Tua Alpaolo Harahap menyampaikan, PT. HNSE juga sebagai perusahaan Induk atau mainkontraktor harus juga di pertanyakan kredibilitasnya termasuk seluruh rantai subkontraktor apakah masih sanggup untuk melanjutkan proyek ini atau tidak?..,Jangan sampai lempar-lempar tanggungjawab sana sini.

Lebih lanjut, Tua Alpaolo Harahap mendengar dari kawan-kawan baik media maupun NGO lainnya, pihak internal PT.HNSE sangat tertutup dengan kasus ini, malah sampai media yang meminta konfirmasi hp nya di blokir, kami meminta transparansi PT. HNSE di perluas dan dijalankan.

Jadi pada intinya, secara teknis lebih dalam, kami ingin mengetahui dokumen kontrak policy dan insurance guaranti, insurance project company, HNSE standard and code serta standarisasi kesehatan dan keselamatan, termasuk apakah dengan kejadian ini sudah ada pihak eksternal yg telah di tunjuk untuk mengaudit ini semua, harusnya yah, semua dokumen itu ada, dan apabila tidak sesuai atau salah satunya saja tidak sesuai, pemerintah dan atau investor tidak seharusnya melanjutkan proyek ini atau setidak-tidaknya mengevaluasi ulang, ” Tutupnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Terima DBH Dari Pemprovsu Tahun 2025

Kapolres Asahan Hadir Dalam Pemakaman PMI Meninggal di Kamboja

Wartawan Senior Babel Tewas Penuh Luka Sayatan

Jelang Kongres Persatuan PWI, Teguh dan Hendry Saksikan Peluncuran Buku Kakek Prabowo

Apresiasi Gubsu Berikan DBH ke Batu Bara, Bupati Baharuddin: Kami Optimalkan untuk Pelayanan Kesehatan

Pak Ogah" Pegang Batu Diamankan Polsek Medan Tembung