Ketua TP PKK Tapsel Ajak Anggota Untuk Komitmen Bersama Turunkan Angka Stunting

TAPSEL,SUMUT24.co Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Ny Rosalina Dolly Pasaribu, mengajak anggota dan seluruh timnya untuk sama-sama berkomitmen dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting.

Baca Juga:

• RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
• Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan
• Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Rosalina yang juga Wakil Ketua II Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Tapsel itu mengajak, anggota atau seluruh timnya untuk terus mencari terobosan demi mewujudkan apa yang menjadi visi misi Pemkab Tapsel.

“Penurunan angka resiko stunting ini merupakan implementasi Visi Tapsel, yakni “Tapsel yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang unggul, sehat, cerdas dan sejahtera, ungkapnya kepada peserta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka rembuk stunting tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tapsel, di Aula Kantor Camat Sipirok, Jumat (3/6/22).

Kata Rosalina, penanganan stunting harus dilaksanakan secara paripurna atau sama-sama dimulai dari periode remaja, calon pengantin, masa kehamilan, persalinan, dan terus sampai anak berusia 5 tahun. Dia juga mengajak anggota atau seluruh timnya untuk menjadikan setiap masalah sebagai tantangan, guna mencapai sebuah tujuan.

“Sehingga tercapai generasi hebat, sehat serta produktif, demi mewujudkan target generasi emas pada tahun 2045,” imbuh Rosalina.

Lebih lanjut, Rosalina menjelaskan, dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, stunting adalah dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun produktivitas ekonomi jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek stunting dapat akibatkan kecerdasan otak anak-anak tak maksimal.

Sementara, sebut Rosalina, untuk jangka panjang, anak-anak akan lebih rendah sehingga menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan. Dijelaskannya, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, menurut laporan percepatan Nasional hasil kemiskinan TNP2K tahun 2017.

Pertama, pengasuhan terkait pengetahuan gizi yang baik saat hamil dan melahirkan. Kedua, pelayanan pemeriksaan kehamilan yang kurang berkualitas. Ketiga, akses makanan bergizi yang kurang. Dan keempat, kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang dapat mempengaruhi impeksibel ulang pada perkembangan anak.

Disamping itu, Rosalina juga mengatakan bahwa gerakan penurunan keluarga beresiko stunting di Indonesia, menjadi program serta komitmen Nasional yang bertujuan memperdayakan Tim PPS kabupaten, kecamatan, dan desa. TPK desa juga dapat melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting di seluruh desa di Indonesia.

Pihaknya juga berharap ke masyarakat, aparat desa/kelurahan, kecamatan, juga kabupaten untuk meningkatkan serta mengembangkan sumber daya, pangan, dan lokal di desa untuk memenuhi gizi anak serta ibu hamil.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapsel, Ahmad Ibrahim Lubis, dalam laporannya menyampaikan bahwa rembuk stunting tingkat kecamatan untuk zona 1 meliputi Angkola Muara Tais, Batang Angkola, Sayur Matinggi, Tantom Angkola, dan Angkola Selatan. Dan itu telah dilakukan, pada hari Kamis (2/6/22) di Aula Kantor Camat Batang Angkola.

Sedangkan pada hari ini, untuk zona II meliputi Sipirok, Angkola Timur, Arse, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah dilakukan di Aula Kantor Camat Sipirok. Dan untuk zona III meliputi Batang Toru, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Marancar dan Angkola Barat akan dilaksanakan pada hari Selasa (7/6/22) di Aula Kantor Camat Batang Toru.

Sebut Ahmad Ibrahim, Tapsel menjadi salah satu lokasi fokus intervensi stunting terintegrasi 2022. Situasi stunting di Tapsel sesuai dengan data riset studi status gizi (SSG) balita 2021 yang mencapai angka 30,8 persen. Dengan angka itu, Pemkab Tapsel melalui Bupati, menginstruksikan dengan dasar Perpres No.72/2021 dengan turunan peraturan Kepala BKKBN No.12/2021 yang dilanjutkan dengan SK Bupati yang akan membentuk TPS.

“Adapun Tim Pendamping Desa (TPK) terdiri dari Bidan Desa, TP PKK Desa, dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Oleh karena itu, kita berharap angka penurunan stunting di Tapsel tahun ini dapat terpenuhi,” harap Ahmad Ibrahim.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapsel, Muhammad Yusuf, mengatakan, setiap melaksanakan pertemuan dengan kepala desa atau dengan PKK desa agar menggunakan anggaran desa dengan baik dan tepat sasaran. Sebab, dalam waktu dua tiga tahun belakangan sudah bergelut dengan stunting terutama di desa.

Selain itu, juga sudah dibuat baik dalam penganggaran makanan tambahan untuk stunting maupun penyuluhan-penyuluhan terkait stunting sudah terus dilakukan. Yang menjadi ujung tombak kegiatan ini terletak di desa, sehingga penurunan stunting, manjadi evaluasi bersama.

“Setiap kader di desa bergerak cepat agar turun langsung ke lokasi. Kita sudah memiliki data, gunakan semua potensi yang ada di desa. Agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir, Kabag Humas dan Protokol, Camat Zona II, Ketua TP PKK Kecamatan Zona II, Satgas Stunting, TPK Wilayah Zona II, Koordinator Penyuluh PLKB Zona II, Kepala Puskesmas Zona II dan mewakili Kadis Kesehatan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan

Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Komandan Seskoad Tinjau Trauma Healing hingga Renovasi Fasilitas di KKL Wilhan Cisarua

Berbagi Berkah di Awal Syawal, PLN UIP SBU Dan YBM PLN Perkuat Sinergi Dan Kepedulian Sosial

Bupati Labuhanbatu Mutasikan Dokter Gigi Dari Puskesmas Negeri Lama, Warga Kecewa