Berikan Pelayanan Terbaik, Kadisdik Batubara Dapat Penghargaan dari Bupati, Ombudsman Sumut Mengapresiasi

MEDAN | Sumut24.co Kepala Dinas Pendidikan ( Kadisdik) Batubara Ilyas Sitorus SE, MPd akan menerima penghargaan dari Bupati Batubara Ir Zahir MAP karena memberikan pelayanan terbaik.

Baca Juga:

• Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam
• Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis
• Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Penghargaan itu akan diberikan langsung oleh Zahir Batubara Sabtu (29/12022) sesuai dengan surat undangan Bupati Batubara nomor 005/0464 tanggal 25 Januari 2022 sesuai informasi diperoleh wartawan Jumat (28/2/2022).

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Disdik Batubara merupakan salah satu OPD atau unit kerja yang mendapatkan nilai kepatuhan tertinggi dalam pelayanan publik sesuai penilaian Ombudsman sehingga menghasilkan Pemkab Batubara meraih Predikat tertinggi atau Zona Hijau dari Ombudsman. Dalam surat itu juga disebutkan selain Disdik Batubara ada sejumlah OPD atau unit kerja yang mendapatkan penghargaan yang sama diantaranya, Sekda Batubara, Kadis Kesehatan, Kadis Perizinan.

Menanggapi pemberian penghargaan yang diberikan oleh Bupati Batubara Ir Zahir kepada Kepala OPD yang memberikan pelayanan terbaik , Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Batubara tersebut

“Ombudsman secara khusus mengapresiasi kepada Bupati Batubara yang sudah melakukan hal seperti ini. Ini memang tugas dan peran kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Abyadi.

Abyadi juga menambahkan ini penting untuk menjadi motivasi bagi semua pimpinan unit pelayanan publik. Sehingga mereka merasa bahwa kinerja baik yang mereka lakukan, juga mendapat perhatian dari pimpinan (KDh) yang diwujudkan dalam bentuk apresiasi reward

Namun sebaliknya sebut Abyadi, kita juga berharap, bagi pimpinan unit layanan publik yang tidak mau atau tidak berkomitmen memperbaiki layanan publik, sebaiknya juga mendapat sanksi. ” Paling tidak peringatan keras biar bekerja lebih baik. Dan peringatan itu juga harus dipublis ke publik. Jangan cuma diam diam,” ujar Abyadi.

Saya kira kata Abyadi lagi bila KDh melakukan kebijakan seperti ini, yakni memberi reward bagi yang berprestasi dan memberi sanksi bagi yang tidak mau melakukan perbaikan, maka seluruh perangkat daerah akan berpacu bekerja dengan baik.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam

Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII

Kepala BKN RI Serahkan Penghargaan E-Kinerja Tertinggi kepada Wali Kota Tanjungbalai