BULAN DEPAN KAJARI TAPSEL AKAN UMUMKAN OKNUM INTELEKTUAL TERSANGKA KORUPSI DANA DESA BERJAMAAH TAPSEL

TAPSEL I. SUMUT24.co Kejari Tapsel akan menetapkan tersangka korupsi dana desa berjamaah se- Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam waktu dekat. Korupsi dana desa tahun anggaran 2019 ini, dilakukan 212 kepala desa yang merugikan keuangan negara lebih dari 1,2 miliar rupiah.

Baca Juga:

• Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial
• Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar
• PTPN IV Regional 2 Tegaskan, 65 Hektare Lahan Kebun Sosa Sah Masuk HGU Hingga 2043

“Tinggal menunggu keterangan ahli saja untuk menetapkan berapa kerugian negara dalam kasus ini secara pasti. Setelah itu, mungkin bulan depan kita langsung menetapkan tersangka.” ujar Samandhohar Munte, SH Kasi Intel Kejari Tapanuli Selatan, saat dijumpai di Kantor Kejari Tapsel di Sipirok, Kamis (23/12)

Keterangan ahli ini dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara, walaupun penyidik kejaksaan secara kasar sudah bisa memperhitungkan kerugian negara sebesar 1,2 miliar rupiah.

Dari 212 kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan, 197 diantaranya telah diperiksa dan diambil keterangannya.

“Tinggal 15 kepala desa lagi yang akan kita periksa, dan hingga saat ini Kejaksaan Tapsel sudah berhasil mengembalikan uang negara 1 miliar 75 juta rupiah dari para kepala desa” lanjut Samandhohar Munte.

Lebih jauh Samandhohar Munte menyampaikan, meski kerugian negara telah dikembalikan para pelaku dalam kasus ini, namun proses hukum tetap lanjut.

Saat disinggung identitas tersangka nantinya, apakah dari Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) pada saat itu, atau ada oknum lainnya, Samandhohar Munte enggan menjawab.

“Nanti akan kita rilis bersama sama, yang jelas ada oknum intelektualnya” jawab Samandhohar Munte singkat.

Sebelumnya diberitakan, 212 orang kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan diperiksa Kejari Tapsel atas penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019,atas kegiatan pengadaan papan monografi, pembelian baju kader posyandu, pembelian baju Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), baju Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengadaan koran di desa dan lain lain sebagainya.

Pemeriksaan secara maraton ratusan kepala desa di Kejari Tapsel, ternyata kegiatan pengadaan tersebut dilakukan oleh seorang oknum di pemerintahan. Pengadaan kemudian di mark up bahkan ada yang fiktif, hingga menimbulkan kerugian negara 1,2 miliar lebih.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial

Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar

PTPN IV Regional 2 Tegaskan, 65 Hektare Lahan Kebun Sosa Sah Masuk HGU Hingga 2043

Gelar Aksi Sejuta Masker, FOZ Sumut Bagikan Masker Gratis kepada Pengguna Jalan di Medan

Gempur Sarang Narkoba, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang dan BNNK Ungkap Kasus Shabu di Pantai Labu

Pererat Silahturahmi Kajati Aceh dan Kajari Medan Main Bola Kaki Bersama Tim Legend