AOI Tunjuk Soekirman Sebagai Ambassador Organik Indonesia

BOGOR I Sumut24.co Meskipun persepsi pemerintah dan non pemerintah (NGO) relatif sama menuju sustainable agriculture, namun dalam pencapaian dilapangan selama satu dasawarsa dirasakan lambat dan stagnant. Untuk itulah diperlukan gerakan simultan 3K; kebijakan, kelembagaan, dan kebersamaan menuju sustainable agriculture dengan bertumpu pada community based dan pemerintah local.

Baca Juga:

• Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi
• Rico Waas Apresiasi Inovasi Camat Medan Deli, Program CCTV Mata Deli Jadi Percontohan di Kota Medan
• Semarak HUT ke-436 Kota Medan di Amplas, Wali Kota Medan Berkomitmen Benahi Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk tercapainya gerakan pertanian organik yg simultan antara pemerintah lokal dan organisasi non pemerintah, Aliansi Organik Indonesia (AOI) yg berpusat di Bogor menunjuk Ir. Soekirman Bupati Sergai 2016-2021 menjadi Ambassador Pertanian Organik Indonesia, Kamis (18/2/2021).

Tugasnya Aambassador ini mensosialisasi kebijakan, membangun kelembagaan dan menghubungkan (bridging) lembaga pemerintahan lokal untuk tingkatkan eskalasi pertanian organik sebagai gerakan sektoral wujud dari inclusive sustainable development.

Menurut Pius Mulyono Direktur AOI menjelaskan bahwa ketika menjabat bupati Sergai Soekirman dinilai berhasil menjadikan kabupaten sebagai kabupaten organik. Karenanya Sergai diterima sebagai anggota full membership ALGOA (Asian Local Government for Organic Agriculture) yg berpusat di Goesan, Korea selatan sejak tahun 2017.

“Salah satu tugas berat ambassador adalah adanya political will pemerintah lokal para Bupati, walikota dalam menggerakkan potensi pertanian organik. Selain kerbepihakan pada petani khususnya aplikator organik, Soekirman juga sudah aktif menggerakkan pertanian organik sejak tahun 80 an dan aktif berjejaring di level nasional maupun internasional. Dia telah mempromosikan pertanian organik sebagai model pertanian yang secara ekonomi lebih menguntungkan dan terbukti menciptakan ekosistem pertanian yang sehat (eco farming ecosystem)”, ungkap Pius.

Di Sumatera utara selain kabupaten Sergai, ada Pemko Binjai, Pemko Tebing Tinggi yang telah menunjukkan perkembangan gerakan organik dan telah tercatat sebagai member ALGOA di Goesan, Korsel. Dengan adanya jaringan international, kedepan diharapkan lebih terbuka peluang pasar dan ekspor organik yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“Hal lain dengan posisi Soekirman yang dekat dengan organisasi Bupati se Indonesia (APKASI) dan walikota (APEKSI) diharapkan mampu melahirkan persepsi baru para kepala daerah untuk menjadi trigger produk organik. Hal serupa sudah banyak dan berhasil dilakukan banyak kabupaten di pulau Jawa”, ungkap Direktur AOI lagi.

Pius Mulyono, sebagai pucuk pimpinan AOI di Bogor, datang ke Sumut pada 17-21 Februari 2021 untuk memperkuat proses legacy sertifikasi organik. Langkah Penjaminan Mutu Organik disingkat PAMOR, atau di International dikenal dg Participatory Garante System (PGS). Masalah sertifikasi organik banyak dikeluhkan kelompok tani. Sertifikasi dirasakan sebagai beban karena biayanya mahal, harus diperbaharuibsetiap tahun. Petani umumnya mencari subsidi pemerintah.

Inilah yang diperjuangan AOI melalui PAMOR untuk memudahkan sertifikasi organik.

Dengan fokus group discussion (FGD), saat AOI sedang membangun metode pembelajaran organik disekolah vokasi formal.

Pengembangan kurikulun pertanian organik direncanakan bekerja sama dengan SMK pertanian di propinsi Aceh.

Penunjukan Soekirman sebagai Ambassador organik Indonesia dilakukan di Bitra Indonesia. Lembaga Bitra dikenal sebagai pusat gerakan pertanian organik yang sejak tahun 80an bergerak dan bekerjasama dengan lembaga international dibanyak negara. Saat ini sedang dilakukan advokasi kebijakan pertanian organik agar ada revisi Permentan No 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Sasarannya adalah : pengakuan penjaminan status organik oleh komunitas (PAMOR).

Dengan adanya pengakuan terhadap produksi, maka keabsahan sertifikasi tidak hanya dari pihak ketiga, hanya LSO saja. Untuk itulah, keberadaan Ambassador berupaya melakukan bridging, dan lobi nasional dengan APKASI, APEKSI, Kementrian Teknis, dan lembaga Legislatif. Pola PGS dalam aplikasi LSO telah dipraktekkan di banyak negara seperti Philippina, Thailand, India, Amerika latin sejak 2013. Indonesia lambat mencapai progress, dikarenakan problem sertifikasi. Hal ini yang menyebabkan gerakan 1000 desa organik sejak awal era Presiden Jokowi, tidak maju dan tidak mencapai target. Selamat bekerja Ambassador Organik Indonesia.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi

Rico Waas Apresiasi Inovasi Camat Medan Deli, Program CCTV Mata Deli Jadi Percontohan di Kota Medan

Semarak HUT ke-436 Kota Medan di Amplas, Wali Kota Medan Berkomitmen Benahi Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat

Panitia PRSU 2026 Imbau Masyarakat Waspada Penawaran Tiket di Bawah Harga Resmi

Rombongan UAS Dihadang Massa di Kutai Barat, Polisi: Tabligh Akbar Tetap Berjalan Kondusif

Pemkot Tanjungbalai Manfaatkan PRSU ke-50 untuk Promosikan Produk UMKM, Budaya, dan Peluang Investasi