Soal Pernyataan Hardin Mulyono, Ini Kata Bapera Sumut Abdul Rahman

MEDAN | Sumut24.co Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Sumatera Utara, Abdul Rahman, mengecam keras Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Sumut, Hardi Mulyono yang menyebut Gubsu Edy Rahmayadi tidak mampu bekerja memimpin Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polres Sergai Ungkap Kasus Penculikan Anak dan Pembunuhan di Pulau Gambar, Dua Tersangka Ditangkap
• Posko SIAGA Layanan Telkomsel Selama Periode Mudik di Medan dan Sekitarnya
• Forkopimda Bersama BAIS TNI Gerebek Gudang Diduga Penimbunan BBM Solar Bersubsidi di Medan Marelan, Aneh Polisi Kemana

“Pernyataan Hardi sudah sangat tendensius. Bapera menduga Hardi sengaja mendiskreditkan Gubsu Edy Rahmayadi dengan tujuan politis untuk kepentingan tertentu,” ucap Abdul Rahman yang akrab disapa Dedek kepada wartawan, Senin (20/6/2022).

Dedek menyampaikan hal itu terkait pernyataan Hardi Mulyono di sejumlah media online, menyebut Gubsu Edy Rahmayadi pemimpin yang bertifikal tidak bisa bekerja secara tim, khususnya dengan pihak legislatif, terkait proyek multiyears tahun jamak sebesar Rp 2,7 triliun untuk perbaikan jalan dan jembatan.

“Hampir 4 tahun Pak Edy Rahmayadi menjabat sebagai Gubsu. Selama itu pula, faktanya hubungan Pemprovsu dengan legislatif selalu harmonis,” ucap Abdurrahman yang akrab disapa Dedek.

Dedek menilai pembangunan jalan dan jembatan yang masuk dalam proyek multiyears Rp 2,7 triliun, sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya percepatan ekonomi dalam memajukan Sumatera Utara. “Jembatan atau jalan memiliki fungsi sebagai penghubung, mempercepat aktivitas serta memudahkan interaksi sosial di masyarakat, memperlancar laju pergerakan lalulintas, dan mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi. Artinya, proyek pembangunan jalan dan jembatan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Sumut,” ujarnya.

Dedek yakin proses dan pelaksanaan proyek perbaikan jalan dan jembatan secara multiyears senilai Rp 2,7 triliun, tidak akan melanggar hukum. Jika nantinya terdapat pelanggaran hukum, ucap Dedek, Bapera Sumut bersama masyarakat akan menjadi garda terdepan menggeruduk Gubsu Edy Rahmayadi.

“Jika nantinya ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek multiyears tersebut, Bapera Sumut akan maju ke depan mendorong proses penegakan hukum. Tapi, saya yakin Gubsu Pak Edy Rahmayadi adalah sosok yang taat hukum “

“Saya malah ragu, apakah Bung Hardi Mulyono taat hukum atau tidak? Kalau Hardi taat hukum, tentu tidak akan terimbas dalam kasus suap ‘ketok’ interpelasi mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Atau Bung Hardi ingin kecipratan ‘ketok’ multiyears proyek jalan dan jembatan tersebut? Semoga saja semua ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat Sumatera Utara,” tuturnya.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Sergai Ungkap Kasus Penculikan Anak dan Pembunuhan di Pulau Gambar, Dua Tersangka Ditangkap

Posko SIAGA Layanan Telkomsel Selama Periode Mudik di Medan dan Sekitarnya

Forkopimda Bersama BAIS TNI Gerebek Gudang Diduga Penimbunan BBM Solar Bersubsidi di Medan Marelan, Aneh Polisi Kemana

HUT Toba Berlangsung Sukses, Bupati dan Wakil Bupati Sampaikan Terimakasih

Waka Polres Tapanuli Selatan Cek Pos Pelayanan Gunungtua, Pastikan Pengamanan Idul Fitri 1447 H Siap

Tradisi Mangulosi dan Arak-Arakan Bendi Warnai Penyambutan Rektor Baru UIN Syahada Prof Sumper Mulia Harahap