Muallem Dilawan, Ambisius Bobby Sirna, Copot Tito Karnavian

Oleh: H. Syahrir Nasution

Baca Juga:

• Razia Plat BL: Teater Kekuasaan di Jalan Raya
• Plat BK di Aceh Banyak, Gubsu Jangan Bergaya Preman
• KAMAK Ultimatum Presiden: Copot Menteri Desa, Usut Ketua PAN Sumut dan Mantan Plt Bupati Langkat

Ketika konflik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara mencuat ke permukaan, publik menyaksikan sebuah pertarungan simbolik antara harga diri dan ambisi kekuasaan. Di tengah arus politik yang semakin bising, muncul tiga narasi kuat yang kini menggema di kalangan rakyat: "Muallem Dilawan", "Ambisius Bobby Sirna", dan "Copot Tito Karnavian".

Ketiganya bukan sekadar jargon. Ini adalah suara dari kegelisahan rakyat terhadap tata kelola negara yang mengabaikan keadilan historis dan semangat konstitusional.

Muallem Dilawan: Harga Diri Aceh Tak untuk Dinegosiasi

Ketika pertemuan resmi digelar dengan agenda penyelesaian status pulau, Muzakkir Manaf alias Muallem memilih tidak hadir. Keputusan itu bukan karena apatis, melainkan sikap tegas untuk tidak tunduk pada manuver politik yang mengabaikan fakta sejarah.

Sebagai tokoh yang lahir dari rahim perjuangan Aceh, Muallem menyadari bahwa hadir dalam forum yang hanya mengedepankan narasi sepihak justru akan merendahkan martabat rakyat Aceh. Maka ia memilih "dilawan", bukan menyerah.

Sikap ini menjadi penegas bahwa Aceh tak sudi dipermainkan dalam permainan administratif pusat–daerah yang timpang.

Ambisius Bobby Sirna: Gagal Pahami Sejarah, Hilang Legitimasi

Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang sebelumnya digadang sebagai pemimpin muda potensial, justru tampil ambisius dan tergesa-gesa. Ia memosisikan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sumut, tanpa dasar sejarah dan antropologi yang kuat.

Dalam beberapa pernyataannya, Bobby terkesan ingin "menyelesaikan" persoalan ini secara cepat, seolah-olah hanya butuh peta dan meterai. Padahal yang dibicarakan bukan sekadar tanah, tapi identitas dan hak historis masyarakat Aceh.

Hari ini, ambisi itu sirna di tengah gelombang perlawanan publik Aceh dan gelombang kritik dari tokoh-tokoh nasional. Alih-alih tampil sebagai pemersatu, Bobby kini justru dipandang sebagai aktor utama dalam menciptakan kegaduhan antar daerah.

Copot Tito Karnavian: Menteri yang Gagal Membaca Situasi

Akar dari semua ini tak lepas dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1.1–2022, yang secara sepihak menetapkan empat pulau itu masuk wilayah Sumut. Tito Karnavian sebagai Mendagri telah gagal menjalankan fungsi mediasi, malah membuat keputusan yang menyulut api konflik wilayah.

Ini bukan sekadar kesalahan teknis birokrasi. Ini adalah pelanggaran etika pemerintahan. Ketika seorang Menteri mengambil keputusan tanpa mendengar dua belah pihak secara utuh, maka ia bukan lagi penjaga persatuan, melainkan pemicu perpecahan.

Sudah saatnya Presiden Prabowo mencopot Tito Karnavian dari jabatan Mendagri. Negara tak boleh dipimpin oleh pejabat yang gagal merawat kebhinekaan dan keadilan antar wilayah.

---

Penutup: Demi Keadilan, Jangan Bungkam Suara Aceh

Empat pulau itu mungkin kecil secara geografis, tapi besar secara makna. Di sana terpatri sejarah Aceh, bahasa, makam leluhur, dan adat-istiadat yang tak tergantikan.

Apa yang terjadi hari ini adalah ujian bagi negara. Apakah negara berpihak pada kebenaran sejarah, atau tunduk pada tekanan birokrasi elitis?

Saya mengajak Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung dan membatalkan SK Mendagri yang cacat legitimasi itu. Dengarkan suara Aceh, bukan demi kompromi politik, tapi demi keadilan dan keutuhan bangsa.

> Penulis adalah tokoh masyarakat Sumatera Utara dan pengamat kebijakan pemerintahan.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Razia Plat BL: Teater Kekuasaan di Jalan Raya

Plat BK di Aceh Banyak, Gubsu Jangan Bergaya Preman

KAMAK Ultimatum Presiden: Copot Menteri Desa, Usut Ketua PAN Sumut dan Mantan Plt Bupati Langkat

Bobby Copot Puji Latuperissa dari Sekretaris Diskop UKM Sumut, Ini Kasusnya

Pejabat di Pemprovsu Dicopot Berdasarkan “Like and Dislike”, Kaiman Turnip: Inspektorat Jadi Alat Kekuasaan, BKD Lumpuh

Mahasiswa Desak Gubsu Copot Faisal Hasrimy, Soroti Dugaan Konspirasi Smartboard Rp100 Miliar