Martabat, Bencana dan Pekong

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Oleh : Shohibul Anshor Siregar

Dua hal utama menghadang Eramas. Pertama bencana Covid-19 dan kedua, pecah kongsi (pekong) antara Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck). Kedua hal itu tak mungkin diabaikan jika akan mengevaluasi kinerja Eramas. Eramas itu bervisi Sumut Bermartabat. Setelah memenangi kontestasi, penjabaran bersifat teknokratis visi bermartabat itu tempohari saya ingat dipimpin oleh salah seorang Kepala SKPD. Saya tak lagi mengikuti hingga menjadi dokumen yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tetapi, kesan saya, hingga periode Eramas berakhir, saya tak temukan narasi yang tepat dari aparatur, media maupun aktivis tentang visi bermartabat ini. Mungkin ada simbol-simbol yang kerap diperagakan dalam berbagai pertemuan umum. Tetapi ekspresi mereka tak tiba ke kedalaman makna. Salah satu materi diskusi intensif dengan Edy Rahmayadi pastilah mengenai visi bermartabat ini. Berulang diskusi itu. Ya, berulang. Tidak di tempat umum, dan saya kira hanya beberapa orang terdekat Edy Rahmayadi yang tahu. Tentulah diskusi itu sangat fair. Edy Rahmayadi selalu menunjukkan kapasitas akademiknya yang jarang orang tahu karena dapat begitu berbeda dengan gaya bicaranya yang dianggap begitu komandois. Dalam setiap diskusi tak lagi bisa dibedakan siapa gubernur dan siapa rakyat. Suatu ketika seseorang menegur saya setelah beberapa menit usai diskusi. “Lawan bicara Anda tadi seorang Gubernur yang berasal dari TNI dengan bintang tiga di bahu. Mengapa dibuat seperti teman sendiri?” Setengah pitam saya menjawab: “Edy Rahmayadi saja senang dengan pemikiran, bukan hipokritas, mengapa pula Anda menawarkan cara-cara feodalistik untuk mengawal perjalanan pemerintahan ini? Anda tahu mestinya Anda pun tidak ada di sekitar waktu diskusi berlangsung”. Bagaimana saya memiliki hubungan seperti itu dengan Edy Rahmayadi? Karena saya ikut memberi masukan untuk visi ini tempohari. Karena itu pula saya dapat bercerita tentang latar belakang filosofis dan historis sekaligus politik dari visi itu. Tuntutan pembangkitan martabat adalah bagian integral dari kewarganegaraan. Dalam sejarah tercatat bahwa hasrat merebut martabat selalu termanifestasi dalam berbagai bentuk perjuangan politik, memotivasi berbagai gerakan perubahan (violence or non-violence), di seluruh dunia. Francis Fukuyama (1992) yang bilang itu, dan saya percaya dia. Juga saya cermati narasi Myres McDougal (1906-1998) dalam banyak karya-karyanya. Martabat itu berintikan 8 (delapan) unsur utuh, yakni kekuasaan, kecerdasan, keahlian, kehormatan, kejujuran, kecintaan, kekayaan dan kesejahteraan. Itulah yang mesti dikukuhkan dan difasilitasi secara sehat perolehannya sebagai persembahan profetik kepada rakyat. Jadi visi bermartabat menghendaki orang dan rakyat berdaulat, beroleh haknya secara penuh sesuai fitrah yang harus dijunjung tinggi. Memulihkan dan meninggikan martabat manusia adalah wilayah kerja sangat berat. Tak semudah membangun gedung dan infrastruktur fisik. Mengukurnya pun tak mungkin dengan cara yang sama seperti cara toke-toke survey bekerja. Ekonom mungkin berfikir konservatif mengikuti doktrin modernisme WW Rostow, yakni bagaimana mengejar kenaikan angka pertumbuhan (growth). Visi bermartabat tidak sesederhana itu. Tantangan Pertama: Bencana Covid-19 Selama kurang lebih dua tahun dunia dihadapkan pada fakta bencana Covid-19. Sumut ada pada kondisi yang sulit itu. Indonesia sejauh ini berhasil selamat. Namun berbagai langkah yang ditempuh tak urung beroleh kritikan. Salah satu masalah utama ialah kemerosotan ekonomi. Dengan modal yang terbatas waktu itu, Edy Rahmayadi bertekad Sumut beroleh peluang pertumbuhan berkisar 3-4 persen, dan jangan sampai nol persen apalagi negatif. Tentu, sekarang, para ahli ekonomi dapat mengetengahkan fakta-fakta empiris tetang itu sebagai salah satu sorotan penting. Silakan bernarasi bebas tentang itu. Saya selalu kritis tentang alokasi sumberdaya terutama APBN dan APBD. Pemerintah nasional terus mewacanakan UMKM, digitalisasi dan isyu-isyu pinggiran lainnya. Padahal seberapa banyak uang yang diberikan kepada UMKM itu akan kandas dengan sendirinya karena daya beli rakyat merosot terus di tengah banyaknya orang kena PHK. Artinya secara nasional pemerintah tak menyempurnakan analisis suply side dan demand side dalam merumuskan keputusan. Saya menganjurkan pemerintah memberi pekerjaan kepada semua penganggur. Saat itu saya ingat jumlahnya sekitar 10 juta jiwa. Jika mereka diberi pekerjaan last resort (pekerjaan yang disediakan pemerintah di sektor pemerintah), dan digaji secara nasional Rp 2 juta perbulan, maka jumlah dana yang diperlukan hanya setara dengan dana yang dikucurkan untuk satu program andalan pemerintah (PKH, misalnya). Dalam hitungan saya dana untuk mempekerjakan pengangguran dapat dikombinasikan dengan dana APBD dan sumber-sumber lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR) yang memang harus dirasionalisasi. Artinya APBN tidak akan kolaps mengalokasikan upah bagi pengangguran yang direkrut ke sektor pemerintahan. Efek bergadanya sangat besar. Ketika saya hitung tiada lagi yang dapat dilakukan, maka suatu ketika, di tengah terpaan Covid-19 itu, saya mengirimkan naskah beberapa halaman berisi analisis situasi dan rekomendasi kepada Edy Rahmayadi. Rekomendasi sembilan butir berisi pilihan program yang diderivasi dari visi Martabat. Dalam sembilan butir program reduksi dari program lima tahun Sumut itu dipetakan faktor-faktor strategis yang dapat menjadi legacy Eramas dan faktor-faktor strategis yang mengarusutamakan kekuatan dan kinerja pemerintah menyelamatkan rakyat dan ekonomi kerakyatan. Tentu rekomendasi itu menghendaki kesepakatan dengan legislatif karena berkonsekuensi perubahan program lima tahun. Tantangan Kedua: Pekong Di antara beberapa hal yang sering diperdebatkan orang tentang Eramas ialah soal pecah kongsi (Pekong), khususnya setalah dua tahun lebih pasangan ini menjalankan tugas. Apa pun kata orang, saya selalu berpandangan bahwa hal seperti ini lazim dalam dunia politik, dan karena itu harus pula dilihat dari sudut politik. Donald Trump memiliki catatan ketegangan serius dengan wakilnya, antara lain mengenai imigran Muslim yang menyebabkannya dituduh “ofensif-inkonstitusional.” Dengan dalih proteksi dari teroris asing, executive order Trump melarang sementara imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim (Irak, Iran, Libya, Suriah, Somalia, Yaman, dan Sudan). Bill Clinton dan Albert Arnold Gore awalnya akur. Tetapi saat Al-Gore mencapres (2000), ia menolak berkampanye dengan Clinton. Banyak profesional di sekitar mereka berharap persahabatan, betapapun tidak nyamannya. “Ingat, Ford dan Carter saling mengalahkan. Tetapi, sebagaimana Bush dan Clinton, keduanya tetap dapat akrab. Lalu mengapa Clinton dan Gore tak bisa bersikap sama? Perseteruan John F.Kennedy dan Lyndon B Johnson juga kerap tersiar, tak kecuali saat dalam acara di Gedung Putih. Ketika mencapres (1960), Kennedy dan Johnson dianggap tak hanya memiliki banyak ketidaksesuaian, melainkan juga pertentangan. Tetapi Kennedy waktu itu ingin faktor Johnson menentukan kemenangan di wilayah resisten, yakni Selatan. Selama 2,5 tahun menjabat Wakil Presiden sebelum Kennedy terbunuh, Johnson dipandang sebagai bawahan yang tidak efektif. Jarang berbagi pemikiran. Hubungan rumit David Dwight Eisenhower dan Richard Nixon belakangan dipersatukan di ranah lain, karena cucu Eisenhower menikahi putri Nixon. Jurnalis Jeffrey Frank menyebut reputasi kedua orang ini sangat berbeda di mata publik Amerika. Mengapa Eisenhower memilih Nixon? Para penasihatnya mengira Nixon adalah pasangan sempurna bagi Eisenhower. Bagaimana di Indonesia? Proklamator yang dilegendakan dwitunggal terpaksa bubar. Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden. Tahun-tahun panjang berikutnya adalah keleluasaan demokrasi terpimpin hingga Bung Karno dilengserkan. Tentu karena Presiden Soeharto memiliki cara jitu hingga pers tak mencium ketidakcocokan dengan semua wakilnya yang selama 1967-1998 tak seorang pun yang berkesempatan dua periode. Etape berikutnya Gus Dur lengser, digantikan oleh Megawati, di luar tradisi lazim. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak akur dengan Muhammad Jusuf Kalla (MJK) yang digantikan oleh Budiono untuk periode kedua. Tetapi kedahsyatan Century Gate sebetulnya mencerminkan masalah serius di antara keduanya, meski tak menjadi konflik terbuka. Siapa yang yakin bahwa andai konstitusi memungkinkan MJK menjabat Wakil Presiden lebih dari dua kali, niscaya Joko Widodo tak akan mengikuti jejak SBY yang mengganti pasangan untuk periode terakhir? Apakah Joko Widodo akur dengan KH Ma’aruf Amin? Beberapa gimmick politik yang terbaca di lingkar terdalam cukup signifikan memberi bukti ketika lembaga-lembaga survei mengerjakan hal yang tak seharusnya, yakni evaluasi kinerja Wakil Presiden. Lembaga survei seolah tak faham sistim ketatanegaraan yang memosisikan Wakil Presiden analog ban serap. Bagaimana di Sumut? Gubsu Sahabat Semua Suku Dato Lelawangsa Syamsul Arifin Silaban tidak akur dengan Gatot Pujonugroho dan ketika menjadi Gubsu Pujonugroho juga tidak cocok dengan wakilnya HT Erry Nuradi, sebagaimana HT Erry Nuradi sangat terkesan ingin menikmati kepemimpinan sendirian (tanpa wakil). Proses pengisian jabatan wakil yang lowong tak disikapinya secepat yang dimestikan regulasi. Pesan Untuk Edy Rahmayadi dan Ijeck Menjelang dinihari tadi saya menulis pesan untuk Edy Rahmayadi dan Ijeck. Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lima tahun telah berlalu, dan ternyata itu terasa sangat singkat. Saya tahu hasrat terus dan selalu menyala untuk menjalankan amanah dengan sesempurna-sempurnanya. Namun banyak kendala yang tidak mudah ditanggulangi. Dunia dihadapkan pada situasi yang tak terperhitungkan sebelumnya, yakni Covid-19, yang membuat semua rencana tak dapat dijalankan sesuai hasrat semula. Kita ada pada situasi sulit itu. Di atas segalanya, kita tetap wajib bersyukur dan terus memohon hidayah Allah subhanahu wa ta’ala. Semoga langkah ke depan diberi-Nya kemudahan. Saya dan keluarga, sebagai bagian dari rakyat Sumatera Utara, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas tekad dan usaha sungguh-sungguh menjalankan amanah rakyat selama lima tahun ini. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta’ala. Faizda faraghta fanshab. Wa ila rabbika fargab [QS al-Insyirah (94): 7]. Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. [Shohibul Anshor Siregar]

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir