Soal Amien Rais Tak Dapat Jabatan Strategis, Shohibul : " Tunggu Zulhas Jatuh Tapi Dengan Cara-cara Demokratis

MEDAN I SUMUT24.co Tak masuknya nama pendiri PAN Amien Rais dalam kepengurusan DPP PAN sebagai Dewan Kehormatan tak perlu diperdebatkan yang penting bagaimana partai matahari dapat terus bersinar menyinari bumi pertiwi ini.

Baca Juga:

• Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat
• Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor
• Rayakan Peluncuran ‘ARIRANG’, Spotify dan BTS Hadirkan Berbagai Pengalaman Imersif dan Kegiatan Eksklusif untuk Fans

Pemerhati Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar menegaskan, Tidak ada yang perlu disesalkan ketika Amien Rais sebagai pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tidak diposisikan pada jabatan strategis kepengurusan baru pasca Kongres kemarin.

Lebihlanjut Fungsionaris Muhammadiyah itu, Kenyataan itu tidak perlu memerosotkan soliditas PAN. Apalagi akan mendorong kalangan internal melakukan gerakan separatisme yang akan melahirkan PAN reformasi. Itu cara-cara lama yang amat tidak sehat.

Tunggu saja Ketua Umum Zulkifli Hasan salah menjalankan kepemimpinan ke depan, kritisi, lawan dan jatuhkan, dengan cara-cara demokratis. Jangan pula lupa bahwa jika konstitusi PAN memperkenankan seseorang seperti Zulkifli Hasan untuk menjabat Ketua Umum selama ia berkeinginan, terimalah itu sebagai bagian intergral dari watak demokrasi yang difahami, dianut dan dibakukan dalam jatidiri PAN. Hadapi ia dalam setiap kongres dan jika kalah jangan cepat-cepat frustrasi.

Ditambahkan Direktur Nbasis itu, Mungkin orang lupa bahwa jika Amien Rais sejak awal tidak pernah berkeinginan untuk mengabadikan posisi dirinya sebagai premus interpares (penentu tertinggi) dalam tubuh PAN. Padahal itu sangat mudah baginya, dan tradisi politik di Indonesia sangat mendukung itu sejak zaman Mataram. Lihat saja partai-partai lain yang mensakralkan figur tertentu sebagai resep tunggal kelanggengan partai yang akhirnya sangat berpengaruh atas buruknya capaian demokratisasi Indonesia secara menyeluruh.

Di Indonesia ada dua macam partai, yakni partai moderen dan partai tradisional. Partai moderen berusaha mangadopsi nilai-nilai terluhur demokrasi meski di sana-sini tetap saja ada kekurang sempurnaan. Sedangkan partai tradisional selalu lebih menganggap kekuasaan sebagai tujuan utama yang difahami seolah mandat langsung dari Tuhan dan tak boleh dikoreksi. Penelantaran atas nilai-nilai demokrasi tidak menjadi soal, walaupun sejatinya partai itu adalah instrumen demokrasi.

Lebihlanjut Dosen Fisipol UMSU tersebut, PAN boleh memilih sebagai partai moderen atau tradisional, dan sesungguhnya pelajaran untuknya sudah lebh dari cukup untuk menentukan sikap ke depan apakah sebagai pelengkap dalam proses politik kebangsaan dan kenegaraan atau sebagai katalisator efektif. Pertanyaan itu pantas diajukan kepada PAN mengingat historicalbackground pendirian dan klaim sebagai partai reformasi.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat

Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor

Rayakan Peluncuran ‘ARIRANG’, Spotify dan BTS Hadirkan Berbagai Pengalaman Imersif dan Kegiatan Eksklusif untuk Fans

Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD, Bobby Nasution Paparkan Peningkatan Makro Ekonomi Sumut

Pelepasan Siswa Kelas XII SMAN 2 Medan, Kepsek Marsito Berikan Pesan Semangat

Gubernur Bobby Nasution Serahkan LKPD TA 2025 ke BPK Sumut