Anak, Menantu, Besan Jokowi Ikut Pilkada, Shohibul : Pertentangan Nilai Demokrasi dengan Praktik Politik Dinasti

MEDAN I SUMUT24.co Memang siapapun mau mencalon atau dicalonkan dalam Pilkada dan sebagainya adalah sah-sah saja. Namun majunya Anak, Menantu dan Besan Presiden Joko Widodo dalam perhelatan Pilkada 2020 menjadi perhatian masyarakat luas. Dan hal tersebut merupakan pertentangan nilai demokrasi yang dikembangkan dengan praktik politik dinasti sehingga tinggal masyarakat yang menentukannya, Ucap Pemerhati Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Minggu (12/1). Menurutnya, Masalah ini telah menjadi perbincangan nasional. Bahkan, kalau saya tak salah menyimak, Megawati dalam pidato resminya kemaren telah memberi perhatian khusus atas masalah ini.

Baca Juga:

• Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut
• Membentuk Jiwa Korsa dan Mental Baja, Brimob Sumut Gelar Pembinaan Tradisi Bintara Remaja
• Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut

Ada tiga hal pokok yang amat serius tentang hal ini. Pertama, kesediaan rakyat Indonesia menerima dan mendukung penerapan politik dinasti. Banyak orang menilai adanya pertentangan nilai demokrasi yang dikembangkan dengan praktik politik dinasti. Sehingga tak sedikit pula orang yang cenderung mulai berani berpendapat bahwa jika Jokowi sedikit bersabar dan ingin memiliki legacy demokrasi yang luhur, biarlah anak dan menantu yang ingin menjadi kepala daerah itu menunggu sampai waktunya kelak tiba.

Kedua, saluran pengorbitan politik kepartaian yang mereka rencanakan secara langsung mencederai tradisi internal yang dibangun tentang kekaderan dan promosinya. Berbeda jika mereka menempuh jalur perseorangan, resistensi partai tidak akan begitu besar.

Lebihlanjut Direktur Nbasis tersebut dan Ketiga, soal peluang menang adalah sesuatu yang tidak otomatis mudah dihitung meski anak dan menantu Jokowi didukung oleh aliansi partai-partai besar. Tokoh-tokoh lokal yang berani bersaing secara psikologis kemungkinan besar akan beroleh dukungan yang potensil meluas. Banyak contoh untuk ini. Dalam pilkada Jawa Timur kemaren misalnya, cucu Bung Karno saja kandas di tangan Khofifah Indar Parawansa.

Jika Jokowi akan tetap berkeras hati memajukan anak dan menantunya, taruhannya sangat besar. Menang atau kalah tetap akan menjadi sorotan rakyat.

Ditambahkan Dosen Fisipol UMSU tersebut, Tentu saja saya tak pernah ama sekali menganggap seseorang kehilangan hak politik untuk merebut jabatan kepala daerah karena berstatus anak atau menantu Presiden. Namun pikiran umum yang mengemuka saat ini adalah bahwa “mungkinkah demokrasi luhur berjalan dengan praktik politik dinasti ini”, dan saya ada pada posisi yang juga mempertanyakan itu.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut

Membentuk Jiwa Korsa dan Mental Baja, Brimob Sumut Gelar Pembinaan Tradisi Bintara Remaja

Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut

Rapat Paripurna DPRD Asahan: LKPJ Bupati 2025 Tunjukkan Ekonomi dan IPM Mengalami Pertumbuhan Positif

Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat

Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor