Komisi XIII DPR Desak TNI Ungkap Dalang di Balik Penyiraman Aktivis Kontras

Jakarta, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, turut merespons terkait keterlibatan oknum anggota TNI dalam aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Sugiat meminta agar institusi TNI tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga membongkar motif serta aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026
• Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah
• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

Sugiat awalnya mengaku menyayangkan adanya keterlibatan aparat dalam tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Menurutnya, publik perlu tahu apakah aksi ini merupakan inisiatif pribadi atau ada perintah dari pihak tertentu.

"Kami mengapresiasi langkah cepat penahanan pelaku, namun proses hukum tidak boleh berhenti di situ. TNI harus transparan mengungkap apa motif sebenarnya dan siapa dalang atau 'orang kuat' di balik aksi keji ini," ujar Sugiat dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Mengingat kasus ini melibatkan aktivis kemanusiaan dan oknum aparat, Sugiat mendorong sinergitas antara lembaga negara untuk memastikan keadilan bagi korban. Ia meminta tiga instansi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk turun tangan mengawal kasus ini hingga ke meja hijau

"Saya mendorong Komnas HAM, LPSK, dan Kementerian HAM untuk berkolaborasi secara intensif. Kawal kasus ini sampai tuntas," tegas politisi dari fraksi Gerindra tersebut.

"Jangan biarkan ada ruang bagi impunitas di negeri ini," imbuh Sugiat.

Sugiat memastikan Komisi XIII akan turut serta mengawal perjalanan kasus ini hingga selesai.

"Kami akan mengawal kasus ini. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme, apalagi jika melibatkan oknum berseragam. Kolaborasi antar-lembaga ini penting agar penanganan kasus menjadi terang benderang dan menjadi peringatan keras bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan serupa," jelasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

15 Kandidat Lolos Tahap Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Sumut 2026–2030

Masyarakat dan LSM Minta Pansel KIP Sumut Buka Anggaran dan Hasil Seleksi Secara Transparan

Reses Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga : Perhatian Maksimum Untuk Daerah Kita Toba