Anggota Wantim PD Yusuf Tambunan Ingatkan Kader Jangan Ada Jadi Broker Proyek

 

Baca Juga:

• Jalan Keluar Krisis Produktivitas di Sektor Kelautan, Andi Yuslim Patawari Dorong Ekonomi Biru Berbasis Sains
• Percepat Pembangunan Jalan, Wakil Bupati Asahan Koordinasi Langsung ke BBPJN Sumut
• Pererat Sinergi TNI-Polri, Dandim 0208 Asahan Hadiri Olahraga Bersama Peringatan Hari Bhayangkara ke 80

Medan I Sumut24.co

Anggota Wantim ( Dewan Pertimbangan ) DPD Partai Demokrat Sumut Muhammad Yusuf Tambunan meminta kader dan pengurus DPD Sumut untuk menjauhkan diri dari praktik broker, suap menyuap dan gratifikasi terkait proyek-proyek pemerintahan yang dijalankan di Sumut.

Ia mengingatkan kepada seluruh kader, bahwa anjloknya kepercayaan rakyat kepada PD pada Pemilu 2014 dan 2019 sangat dipengaruhi kasus korupsi yang menjerat kader dan pengurus partai di masa itu.

“Nah, saat ini trend positif elektabilitas PD secara nasional terus meningkat. Ini harus dijaga dengan tetap komit berfihak dan berkoalisi dengan rakyat. Hati-hati jangan ada kader dan pengurus DPD yang main proyek untuk urus partai. Ini sangat berbahaya karena bisa dijebak dan menjadi incaran lawan guna menjatuhkan trend positif Demokrat,” tegas Muhammad Yusuf Tambunan kepada wartawan, Sabtu (20/8).

Yusuf Tambunan mengaku dirinya sebagai salah seorang deklarator PD di Propinsi Sumatera Utara tak ingin ada kader terutama pengurus partai di daerah ini yang terkena OTT oleh KPK atau aparat hukum lainnya karena persoalan broker, suap menyuap dan gratifikasi proyek.

Ia menyebut dirinya menyampaikan keresahan hatinya ini karena rasa cinta dan tanggung jawab kepada partai.

“Sesungguhnya saya menyampaikan ini sebagai peringatan dini agar tidak terjadi OTT terhadap kader partai karena main proyek secara ilegal,” tegasnya.

Sebelumnya Yusuf Tambunan juga telah menyoroti proyek jalan dan jembatan senilai Rp2,7 T di Sumut yang ditengarai ada berbau KKN, yang disebut-sebut telah diatur pemenangnya.

Proyek tersebut bahkan disorot oleh Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) dengan melakukan aksi protes menolak proyek dimaksud ke kantor DPRD Sumut.

Belasan massa mahasiswa menuding ada broker yang bermain di proyek multi years jalan dan jembatan provinsi di Sumut senilai Rp 2,7 triliun. Massa mengatakan ada 3 broker yang bermain dan inisialnya telah diketahui.

“Kami mendapatkan informasi, ada 3 broker yang bermain di KSO Waskita SMJ Utama sebagai pemenang tender proyek Rp 2,7 triliun. APH khususnya KPK harus melacak transaksi pembicaraan ketiga broker yang mengedealkan KSO itu sebelum lelang diumumkan pemenangnya,” ujar Ketua Umum PERMAK Asril Hasibuan dalam orasinya di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis 11 Agustus 2022.

Berkaitan dengan itulah, Yusuf Tambunan mewanti-wanti kader dan pengurus DPD untuk berhati-hati dengan jebakan soal urusan proyek karena jika tersangkut hukum, maka akan merugikan partai.

“Mudah-mudahan tidak ada kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut yang ikut menjadi broker di situ. Kalau ada maka kita harus cegah, bahkan bila perlu kita laporkan ke Ketum dan DPP sebelum partai kena getahnya,” kata Yusuf Tambunan .

Yusuf Tambunan sendiri setuju jika anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumut dinaikkan, bahkan bila perlu lebih dari Rp2,7 T, guna meningkatkan kualitas jalan propinsi. Namun jangan pula anggaran tersebut menjadi bancakan korupsi, apalagi jika sampai melibatkan kader Partai Demokrat.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jalan Keluar Krisis Produktivitas di Sektor Kelautan, Andi Yuslim Patawari Dorong Ekonomi Biru Berbasis Sains

Percepat Pembangunan Jalan, Wakil Bupati Asahan Koordinasi Langsung ke BBPJN Sumut

Pererat Sinergi TNI-Polri, Dandim 0208 Asahan Hadiri Olahraga Bersama Peringatan Hari Bhayangkara ke 80

Polres Padangsidimpuan Tutup Rangkaian Lomba HUT Bhayangkara ke-80, SMK Negeri 1 dan Tim Sigma UIN Syahada Raih Juara Cerdas Cermat

Humanis dan Tegas, Polres Tapsel Kawal Eksekusi PN Padangsidimpuan Tanpa Gangguan Kamtibmas

Bupati Putra Mahkota Alam Serahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Padang Lawas Cetak Sejarah Raih Opini WTP