DPRD Medan Soroti Program Penegasan Batas Daerah di Bagian Tapem

Medan|SUMUT24 Sejumlah program kerja di Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) menjadi sorotan DPRD Medan, diantaranya program penegasan batas daerah Kota Medan. Program tersebut sebelumnya dianggarkan Rp.500 juta lebih pada APBD 2016 tetapi pada P APBD 2016 anggaran tersebut dihapuskan.

Baca Juga:

• Sinergi Pemkab Asahan, Baznas, dan BBPVP Medan Wujudkan Masyarakat Produktif dan Mandiri
• Kajatisu Diminta Periksa Manajemen Tirtanadi, Diduga Ada Monopoli Proyek dan Kerugian Ratusan Miliar
• Korban Pengeroyokan Oleh Pendemo di Tapanuli Tengah Resmi Melapor Ke Polda Sumut.

“Saya melihat program ini sangat baik, tapi kenapa ini dihapus, kami mohon penjelasan,” ucap Anggota DPRD Medan, HT. Bahrumsyah dalam rapat lanjutan pembahasan P APBD 2016, di ruang Paripurna Rabu (26/10).

Bahrum menjelaskan banyak permasalahan di batas daerah yang sekarang terjadi di masyarakat di perbatasan yang memerlukan follow up dari pemerintah Kota.

“Seperti masalah di kawasan Mabar Hilir disana ada sengketa tanah warga dimana kasusnya masuk di PN Lubuk Pakam, sementara sertifikat tanah tersebut berada di Kota Medan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang meminta program ini tidak dihapuskan. “Kita melihat batas wilayah sangat compang camping dan tidak jelas, untuk itu kita meminta program ini tidak dihpuskan,” jelasnya.

Terkait persoalan ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Zein Noval SSTP, menegaskan program Penegasan batas daerah kota Medan tersebut diantaranya untuk pembuatan patok dan hiponor petugas.

“Anggarannya Rp.500 juta itu program untuk pengadaan patok sebesar Rp.350 juta lebih dan 159 juta diantaranya untuk honor petugas yang melakukan pengecekan,” jelasnya seraya mengatakan program ini ditunda untuk sementara dan akan dilanjutkan 2017.

Dikatakannya juga, untuk program seperti ini rencananya akan ada program dari pusat terkait penegasan batas wikayah kelurahan dari pusat sebesar Rp.2,5 miliar.

“Direncanakan ada program dari pusat sebesar Rp.2,7 miliar terkait penegasan batas wilayah kelurahan, ini salah satu pertimbangan kami,” jelasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sinergi Pemkab Asahan, Baznas, dan BBPVP Medan Wujudkan Masyarakat Produktif dan Mandiri

Kajatisu Diminta Periksa Manajemen Tirtanadi, Diduga Ada Monopoli Proyek dan Kerugian Ratusan Miliar

Korban Pengeroyokan Oleh Pendemo di Tapanuli Tengah Resmi Melapor Ke Polda Sumut.

Kedisiplinan Kunci Utama Menuju Kesuksesan

Dinas Pendidikan Simalungun Gelar Sosialisasi Transformasi Digitalisasi Sekolah Bersama "Sekolah SeRu,"

MitraPabrik.com Gaet 26 Brand Nasional di Pameran INDEX Medan 2025