MEDAN – Keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas yang harus dijunjung dalam penyelenggaraan demokrasi. Setiap pejabat yang memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum semestinya siap mempertanggungjawabkan seluruh persyaratan pencalonannya kepada masyarakat, termasuk keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan.
Atas dasar itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap gerakan masyarakat yang mendorong keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan anggota legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota.
Dukungan tersebut disampaikan menyikapi berkembangnya petisi daring di platform Change.org yang digagas Farida Octavia. Petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik itu telah memperoleh 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.
Desakan keterbukaan tersebut kemudian berkembang ke tingkat daerah. Sejumlah elemen masyarakat turut meminta penyelenggara pemilu bersikap transparan dalam memastikan keabsahan dokumen pendidikan anggota legislatif. Aspirasi serupa juga disuarakan melalui aksi unjuk rasa Garda Harapan Sumut pada 20 Oktober 2026 yang meminta klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademik seorang anggota DPRD Sumatera Utara.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki alasan untuk menolak pemeriksaan maupun verifikasi ulang terhadap dokumen persyaratan pencalonan kader yang saat ini menduduki jabatan publik.
Menurut Sutrisno, keterbukaan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman politik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan yang bertugas di lembaga eksekutif maupun legislatif di Sumatera Utara dinyatakan siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan secara transparan, jujur, dan independen.
"Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum," ujar Sutrisno.
Ia menjelaskan, kesiapan tersebut mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pemeriksaan juga terbuka terhadap dokumen pendidikan kader yang menduduki jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Dokumen yang dapat diverifikasi meliputi ijazah sejak jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan.
Sutrisno menambahkan, verifikasi harus dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif. Lembaga yang memiliki kewenangan perlu memastikan keabsahan dokumen berdasarkan data penerbit dan institusi pendidikan terkait, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.
"Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu," tegasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menyatakan PDI Perjuangan tidak ingin terus-menerus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader partai, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya telah bukan lagi kader PDI Perjuangan. Menurutnya, persoalan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing-masing, bukan dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh kader partai.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Komitmen terhadap hukum harus diwujudkan melalui kesediaan untuk diperiksa, termasuk dalam hal pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik.
"Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang," kata Sutrisno.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menilai, persoalan keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Transparansi tidak boleh berhenti sebagai tuntutan dalam polemik politik, tetapi harus diwujudkan melalui sistem verifikasi yang berlaku adil.
Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News