INDEXPOLITICA: Pengganti Gibran Harus Dipilih Berdasarkan Kebutuhan Kepemimpinan Nasional, Bukan Sekadar Konsolidasi Kekuasaan

JAKARTA – Pergantian posisi Wakil Presiden Republik Indonesia pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kebutuhan kepemimpinan nasional. Proses pengisian jabatan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik pemerintahan, tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi publik, kapasitas kenegaraan, dan kebutuhan strategis bangsa.

Baca Juga:

• DPW Pendawa Sumut Serahkan SK Satgas Pendawa Mandailing Natal, Perkuat Konsolidasi Organisasi
• Presiden Prabowo Akan Memilih Figur Terbaik Yang Paling Dipercaya Untuk Menjadi Wakil Presiden RI
• Gibran Mundur, Prabowo Kini Punya 14 Hari untuk Siapkan Dua Nama Pengganti Wapres

Hal tersebut disampaikan Denny Charter, peneliti dari IndexPolitica Indonesia, dalam kajian politik dan ketatanegaraan bertajuk "Mencari Wakil Presiden Pengganti Gibran: Antara Konsolidasi Kekuasaan, Legitimasi Publik, dan Kebutuhan Kepemimpinan Nasional."

Menurut Denny, terdapat tiga dimensi utama yang harus menjadi pertimbangan dalam memahami kebutuhan figur pengganti Wakil Presiden.

"Persoalan pengganti Gibran tidak boleh direduksi menjadi persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau siapa yang memiliki kekuatan politik terbesar. Jabatan Wakil Presiden merupakan bagian penting dari struktur ketatanegaraan yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan legitimasi sosial," ujar Denny.

Ia menjelaskan, dimensi pertama adalah konsolidasi kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden memiliki arti strategis bagi kesinambungan kebijakan pemerintahan.

Namun, konsolidasi kekuasaan tidak boleh dimaknai sebatas penguatan hubungan politik antara elite. Konsolidasi yang sehat harus dibangun melalui penguatan institusi, koordinasi pemerintahan, dan kepastian pelaksanaan kebijakan publik.

Dimensi kedua adalah legitimasi publik. Menurut Denny, penerimaan masyarakat terhadap figur Wakil Presiden tidak dapat diukur hanya melalui popularitas atau besarnya dukungan partai politik.

"Popularitas dan legitimasi merupakan dua hal yang berbeda. Seorang tokoh bisa dikenal luas, tetapi penerimaan masyarakat terhadap kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinannya harus diuji secara tersendiri," jelasnya.

Karena itu, IndexPolitica memandang penting adanya pengukuran persepsi publik yang objektif untuk mengetahui karakter kepemimpinan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Dimensi ketiga adalah kebutuhan kepemimpinan nasional. Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga pengalaman pemerintahan, pemahaman konstitusi, kemampuan koordinasi lintas lembaga, serta kapasitas membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Denny menilai, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap berjalan sesuai mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Namun, pemenuhan prosedur konstitusional juga perlu disertai pertimbangan substantif mengenai kualitas kepemimpinan yang akan menjalankan jabatan tersebut.

Lima Karakteristik yang Perlu Diuji

Dalam kajiannya, IndexPolitica mengembangkan sejumlah indikator untuk mengevaluasi profil kepemimpinan calon Wakil Presiden, yaitu integritas, pengalaman pemerintahan, kapasitas pengelolaan kebijakan, kemampuan representasi nasional, dan sinergi kelembagaan.

Kelima indikator tersebut dinilai penting untuk membedakan antara figur yang memiliki kekuatan politik dengan figur yang mempunyai rekam jejak dan kapasitas dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan.

IndexPolitica juga menilai bahwa kebutuhan terhadap Wakil Presiden tidak semestinya hanya ditentukan oleh pertimbangan jangka pendek pemerintahan. Posisi tersebut harus dilihat dalam konteks keberlanjutan kepemimpinan nasional hingga akhir masa pemerintahan 2029.

Pergantian Wapres Harus Menjadi Momentum Evaluasi Politik

Lebih lanjut, Denny menyampaikan bahwa pergantian Wakil Presiden dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara stabilitas politik di tingkat elite dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Stabilitas yang hanya dibangun melalui kesepakatan politik belum tentu secara otomatis menghasilkan legitimasi sosial yang kuat.

"Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pengganti seorang pejabat, melainkan figur yang mampu menjalankan fungsi kenegaraan dengan integritas, kapasitas, dan tanggung jawab. Konsolidasi kekuasaan harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional dan akuntabilitas publik," tegas Denny.

IndexPolitica Indonesia memandang bahwa penentuan profil Wakil Presiden perlu didukung kajian berbasis data, analisis rekam jejak, serta pengukuran persepsi masyarakat secara ilmiah.

Melalui pendekatan tersebut, diskursus mengenai pengganti Gibran diharapkan tidak terjebak pada spekulasi nama dan kepentingan politik elite, tetapi berkembang menjadi pembahasan yang lebih substantif mengenai masa depan kepemimpinan nasional Indonesia.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPW Pendawa Sumut Serahkan SK Satgas Pendawa Mandailing Natal, Perkuat Konsolidasi Organisasi

Presiden Prabowo Akan Memilih Figur Terbaik Yang Paling Dipercaya Untuk Menjadi Wakil Presiden RI

Gibran Mundur, Prabowo Kini Punya 14 Hari untuk Siapkan Dua Nama Pengganti Wapres

DPD PDI Perjuangan Sumut Imbau Kader Turunkan Foto Gibran dari Kantor Partai hingga Ruang Kerja Pejabat

Gibran Mundur, Efek Domino Politik Jokowi Mengancam Terbongkar? Osriel Limbong: Jangan Berhenti pada Kursi Wapres!

Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?