Miris! Jalan Batu Jomba Terus Amblas, Masyarakat Desak Portal Permanen Maksimal 6 Ton

.

Baca Juga:

• Jalan Provinsi Amblas di Koto Gaek Guguak di Tinjau Gubernur Sumbar
• Jalan Nasional di Sipirok Amblas, Bupati Tapsel Hubungi Komisi V DPR RI Andi Iwan Daras Fraksi Gerindra

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kerusakan jalan di kawasan Batu Jomba, pada jalur lintas Sipirok–Tarutung, kembali menjadi perhatian. Pengamat sosial Halomoan Harahap mendesak pemerintah dan instansi terkait segera membangun portal permanen dengan batas maksimal muatan kendaraan 6 ton guna mencegah kerusakan jalan yang terus berulang.

Menurut Halomoan, pembatasan tonase kendaraan merupakan langkah penting untuk melindungi badan jalan di kawasan tersebut, terutama karena ruas Pahae–Sipirok dikenal memiliki kondisi geografis yang rawan pergerakan tanah, longsor, dan jalan amblas.

Ia menilai, penanganan jalan Batu Jomba tidak cukup hanya melalui perbaikan fisik setelah kerusakan terjadi. Pemerintah juga perlu menerapkan langkah pencegahan yang konsisten agar jalan tidak terus mengalami kerusakan serupa.

"Ketika portal masih ada, kondisi jalan relatif terjaga. Setelah dicopot, kerusakan semakin cepat dan masalahnya terus berulang. Karena itu, perlu portal permanen dengan batas maksimal 6 ton," ujar Halomoan.

Halomoan menjelaskan, sebelumnya pernah dipasang portal sementara berupa alat berat jenis excavator yang ditempatkan di badan jalan untuk membatasi kendaraan bermuatan berat melintas di kawasan tersebut.

Selama pembatasan itu diberlakukan, kondisi jalan lintas Sipirok–Tarutung dinilai relatif lebih terkendali karena kendaraan dengan muatan berat tidak leluasa melewati titik rawan tersebut.

Namun, setelah portal excavator dicopot pada tahun lalu, kerusakan jalan disebut semakin memburuk. Sejumlah bagian badan jalan kembali mengalami kerusakan, bahkan amblas, sehingga persoalan keselamatan dan kelancaran lalu lintas terus menjadi perhatian.

Kondisi tersebut, menurut Halomoan, menjadi alasan perlunya kebijakan pembatasan kendaraan yang lebih permanen, bukan sekadar pemasangan penghalang sementara yang sewaktu-waktu dapat dibongkar.

Ia berharap usulan pembatasan maksimal 6 ton dapat dikaji dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dengan mempertimbangkan kondisi teknis jalan, keselamatan pengguna, serta kebutuhan mobilitas masyarakat.

Kerawanan jalur Sipirok–Tarutung, khususnya kawasan Pahae–Sipirok, menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi geologi dan kontur wilayah yang rentan terhadap pergerakan tanah berpotensi meningkatkan risiko longsor maupun amblasnya badan jalan.

Dalam situasi tersebut, kendaraan bermuatan berat perlu dikendalikan sesuai kemampuan dan ketentuan teknis jalan. Pembatasan tonase menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi beban berlebih pada infrastruktur, meskipun tidak dapat menggantikan kebutuhan penanganan geoteknik dan perbaikan konstruksi jalan secara menyeluruh.

Karena itu, Halomoan menilai pembatasan tonase harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan kawasan Batu Jomba. Langkah tersebut perlu disertai pengawasan di lapangan, pemasangan rambu yang jelas, serta penegakan aturan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan muatan.

Penetapan batas 6 ton juga perlu disertai kejelasan mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas, mekanisme pengawasan, dan jalur alternatif bagi angkutan yang tidak memenuhi persyaratan.

Batu Jomba merupakan salah satu titik penting pada jalur penghubung Sipirok–Tarutung yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang menuju kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) serta wilayah sekitarnya.

Apabila kerusakan jalan terus berulang, dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi untuk bekerja, menjalankan usaha, mengangkut hasil pertanian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gangguan lalu lintas di kawasan tersebut juga berpotensi menambah waktu perjalanan dan biaya distribusi, terutama ketika kendaraan harus mengurangi kecepatan, mengantre, atau mencari jalur alternatif.

Atas kondisi itu, Halomoan meminta pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan semakin parah untuk mengambil tindakan. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan jalan yang sama.

Ia berharap pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut segera berkoordinasi untuk mengevaluasi kondisi Batu Jomba, membangun sistem pembatasan tonase yang efektif, serta menangani bagian jalan yang mengalami kerusakan dan amblas.

"Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Pembatasan tonase perlu diterapkan secara serius dan berkelanjutan, disertai penanganan teknis yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang," demikian substansi harapan yang disampaikan dalam usulan tersebut.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jalan Provinsi Amblas di Koto Gaek Guguak di Tinjau Gubernur Sumbar

Jalan Nasional di Sipirok Amblas, Bupati Tapsel Hubungi Komisi V DPR RI Andi Iwan Daras Fraksi Gerindra