MoU Pemkab Tapsel-Kejaksaan: Sekolah Didorong Transparan dan Berintegritas

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.
• 67 Gerai Sudah Berdiri, Pemkab Palas Kejar Verifikasi Koperasi Merah Putih
• Pemkab Madina Dorong CMS dan KKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah Ditargetkan Makin Transparan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memperkuat langkah pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Tapsel dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan terkait sinergi pencegahan penyimpangan serta berbagai gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (6/10/2026). Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Inspektur Tapsel Hamdy S. Pulungan, Kepala Dinas Pendidikan Tapsel, serta para kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Selain itu, kegiatan tersebut turut memperkuat pesan "Jaksa Sahabat Pendidik", yakni pentingnya kehadiran aparat penegak hukum dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada insan pendidikan agar mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Momentum tersebut juga berkaitan dengan rencana peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu gambaran mengenai kondisi integritas dan potensi persoalan tata kelola di lingkungan satuan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution disampaikan secara daring melalui Zoom.

Gubernur menekankan pentingnya menciptakan rasa aman bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, pendampingan diperlukan, terutama ketika para kepala sekolah harus mengelola anggaran pendidikan yang jumlahnya cukup besar.

Peningkatan anggaran pendidikan, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman terhadap regulasi. Pengelolaan keuangan juga harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala sekolah maupun tenaga pendidik tidak seharusnya menghadapi sendiri berbagai persoalan administratif dan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, Kejaksaan, dan insan pendidikan dinilai penting untuk memperkuat pencegahan sejak awal.

Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi, pendampingan, serta pencegahan agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Melalui MoU tersebut, Pemkab Tapanuli Selatan menunjukkan komitmennya untuk membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas belajar mengajar, tetapi juga memiliki tata kelola yang sehat.

Kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai regulasi agar tidak keliru dalam mengambil keputusan administratif.

Kerja sama dengan Kejaksaan diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus mendorong budaya integritas di lingkungan sekolah.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktik penyimpangan.

Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor pendidikan serta memastikan anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan peningkatan kualitas pendidikan di Tapanuli Selatan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.

67 Gerai Sudah Berdiri, Pemkab Palas Kejar Verifikasi Koperasi Merah Putih

Pemkab Madina Dorong CMS dan KKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah Ditargetkan Makin Transparan

Pemkab Simalungun Promosikan Produk Unggulan Daerah di Apkasi Otonomi Expo 2026

Peringati Maulid Nabi, Pemkab Asahan Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah SAW

Maksimalkan Persiapan HUT RI ke-81, Pemkab Simalungun Gelar Rakor di Dolok Batu Nanggar