Kades Sei Musam Akui Terbatas Tangani Jalan dan Jembatan Rusak: Kami Sudah Berupaya

Langkat -;Kondisi ruas jalan dan jembatan di jalur Bukit Lawang-Tangkahan atau yang dikenal dengan jalur Bulangta, khususnya di wilayah Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, kembali menjadi sorotan masyarakat.

Baca Juga:

• Pilkades Serentak Asahan 2026 Dideklarasikan Damai : "Pilihan Boleh Beda, Tetap Bersaudara"
• Jelang Pilkades, Kapolres Asahan Perkuat Sinergitas Bersama DPRD Demi Kamtibmas Kondusif
• Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Asahan dan Kodim 0208/AS Perkuat Sinergitas Demi Kamtibmas Kondusif

Kerusakan infrastruktur tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas warga sekaligus mengancam keselamatan pengguna jalan. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki jalan maupun jembatan yang kondisinya semakin memprihatinkan.

Kepala Desa Sei Musam, Bahagia Ginting, mengatakan keluhan yang disampaikan masyarakat merupakan persoalan yang juga menjadi perhatian pemerintah desa. Menurutnya, pemerintah desa memahami keresahan warga karena kondisi jalan dan jembatan tersebut memang membutuhkan penanganan.

"Keluhan masyarakat itu sebenarnya juga keluhan kami. Kami dari pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kami juga terbatas," ujar Bahagia saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Bahagia menjelaskan, pemerintah desa telah berusaha menyampaikan kondisi infrastruktur tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai dapat membantu mendorong percepatan pembangunan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah memberikan dokumentasi kondisi jalan dan jembatan serta proposal kepada organisasi masyarakat GRIB Jaya di tingkat Kecamatan Batang Serangan.

Dokumen tersebut, kata Bahagia, diharapkan dapat diteruskan kepada pihak legislatif di tingkat provinsi sehingga persoalan infrastruktur di jalur Bulangta mendapat perhatian dan dapat diperjuangkan dalam program pembangunan.

"Kami sudah memberikan foto dan proposal kepada GRIB Kecamatan untuk diteruskan ke DPR Provinsi. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan ataupun solusi yang kami terima," katanya.

Persoalan yang paling dikeluhkan masyarakat bukan hanya kondisi badan jalan yang rusak, tetapi juga keberadaan jembatan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, persoalan tersebut bermula dari rencana pembangunan jembatan baru. Jembatan lama yang sebelumnya masih dapat digunakan kemudian mengalami kerusakan setelah bagian sampingnya dibongkar atau dirusak dalam proses persiapan pembangunan jembatan baru.

Namun, pembangunan jembatan baru yang diharapkan masyarakat tidak kunjung terwujud. Akibatnya, kondisi yang terjadi justru membuat akses masyarakat semakin sulit.

Masyarakat mengaku tidak memiliki tuntutan yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan jembatan yang layak dan dapat digunakan dengan aman untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Kami ini sebenarnya tidak ada tuntutan apa-apa. Kami cuma mau jembatan kami bagus, bisa dilewati dan masyarakat tidak susah," demikian keluhan masyarakat yang disampaikan dalam pembahasan mengenai kondisi jembatan tersebut.

Kondisi itu menjadi persoalan serius karena jalur tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat di kawasan sekitar Sei Musam. Kerusakan jalan dan jembatan juga dikhawatirkan dapat memicu kecelakaan, terutama ketika kendaraan dengan muatan berat melintas.

Masyarakat bahkan mengkhawatirkan kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kecelakaan yang lebih parah dan berujung pada korban jiwa.

Dalam keterangan yang diperoleh, pembangunan jembatan tersebut disebut mulai dikerjakan pada 2023. Saat itu masyarakat berharap pembangunan tersebut menjadi solusi atas kebutuhan akses penghubung di wilayah mereka.

Namun, proses pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.

Jembatan lama yang sebelumnya masih tersedia kemudian terdampak akibat adanya persiapan pembangunan jembatan baru. Bagian sisi jembatan lama disebut telah dirusak dengan tujuan mendukung rencana pembangunan jembatan baru.

Persoalannya, jembatan baru yang dijanjikan tersebut tidak kunjung selesai atau bahkan tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi tersebut akhirnya membuat masyarakat berada dalam situasi sulit. Jembatan lama sudah mengalami kerusakan, sementara jembatan baru yang diharapkan menjadi pengganti tidak tersedia.

"Jembatan lama itu sebenarnya masih ada. Kemudian datang rencana mau membangun jembatan baru di sampingnya. Bagian samping jembatan lama dirusak untuk persiapan, tetapi jembatan barunya tidak jadi dibangun," demikian gambaran persoalan yang disampaikan dalam transkrip.

Untuk mengatasi akses yang terputus, sempat dibuat jalur alternatif. Namun, solusi sementara tersebut dinilai belum mampu memberikan jaminan keamanan dan ketahanan bagi masyarakat.

Bahkan disebutkan, dari sejumlah jalur alternatif yang direncanakan, hanya sebagian kecil yang terealisasi.

Bahagia Ginting menegaskan bahwa pemerintah desa tidak tinggal diam menghadapi keluhan masyarakat. Namun, kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah desa tentu memiliki keterbatasan, terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut pembangunan infrastruktur berskala besar.

Karena itu, pemerintah desa memilih menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak yang dinilai memiliki kewenangan lebih besar, termasuk melalui pengajuan proposal dan dokumentasi kondisi lapangan.

Menurutnya, pemerintah desa akan terus berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, realisasi pembangunan tetap membutuhkan keputusan dan dukungan dari pemerintah pada tingkatan yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami sampaikan kondisi di lapangan, kami berikan foto dan proposal. Tetapi kami memang terbatas," ungkapnya.

Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi keluhan yang berulang, tetapi segera mendapatkan perhatian dan solusi konkret dari pemerintah.

Masyarakat berharap kerusakan jalan dan jembatan tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan serius baru kemudian mendapat perhatian.

Menurut mereka, infrastruktur yang aman merupakan kebutuhan dasar karena jalan tersebut digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk bekerja, membawa hasil pertanian, berdagang, maupun melakukan aktivitas lainnya.

Kekhawatiran semakin besar ketika kendaraan berat melintasi jalur yang kondisinya rusak. Jika tidak segera ditangani, masyarakat khawatir risiko kecelakaan akan semakin tinggi.

Harapan warga sederhana, yakni jalan diperbaiki dan jembatan dibangun secara layak sehingga akses antara wilayah Bukit Lawang dan Tangkahan dapat kembali aman dan nyaman dilalui.

Terkait kemungkinan adanya konsekuensi terhadap dirinya sebagai kepala desa akibat persoalan tersebut, Bahagia menyatakan dirinya menyerahkan hal tersebut kepada ketentuan yang berlaku dan takdir.

"Kalau masalah dipecat atau tidak, itu takdir," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di Desa Sei Musam bukan hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam memperjuangkan kebutuhan warganya.

Kini, masyarakat berharap aspirasi mengenai perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di jalur Bukit Lawang-Tangkahan benar-benar mendapat perhatian pemerintah. Mereka tidak ingin akses yang rusak dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya menimbulkan kerugian yang lebih besar maupun korban jiwa.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pilkades Serentak Asahan 2026 Dideklarasikan Damai : "Pilihan Boleh Beda, Tetap Bersaudara"

Jelang Pilkades, Kapolres Asahan Perkuat Sinergitas Bersama DPRD Demi Kamtibmas Kondusif

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Asahan dan Kodim 0208/AS Perkuat Sinergitas Demi Kamtibmas Kondusif

Tokoh Pemuda Syafrizal Ritonga Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hamzah Siagian Maju Pilkades Pulau Rakyat Tua

Isu Pelecehan Guncang Kades Jupri, Istri dan Kuasa Hukum Buka Suara Tegas: Jangan Putarbalikkan Fakta!

Bukber PKB Sergai, Anggota DPRD Sumut Loso Mena Ajak Kades Perkuat Sinergi Pembangunan Desa