Bupati Asahan Resmikan Bimtek Kabupaten Anti Korupsi, Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

sumut24.co -ASAHAN, Kabupaten Asahan resmi menjadi pusat perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Bupati Asahan secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (05/05/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Sambut Kunjungan Silaturahmi Keluarga Besar IKDH Deli Tua
• Bupati Saipullah Siap Biayai Masa Depan Santri Madina, Lulusan Pesantren Didorong Kuliah
• Asahan Raih Predikat Pelayanan Publik Baik, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Transformasi Digital

Acara yang mengusung semangat "Ber-AKSI: Berani Berantas Korupsi" ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 5 hingga 7 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan rasa syukur dan bangga karena daerahnya terpilih menjadi salah satu lokasi percontohan nasional. Ia menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang telah dibangun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Alhamdulillah, Asahan terpilih sebagai kabupaten percontohan sehingga menjadi perhatian khusus KPK. Kami berharap kehadiran KPK melalui kegiatan ini dapat membawa perubahan nyata, menciptakan pola kerja aparatur yang lebih baik, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati.

Sementara itu, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Inspektur Pembantu II Provsu, Riswan Aritonang, ST, CGCAE, memberikan apresiasi tinggi atas terpilihnya Asahan. Ia menekankan komitmen Pemprov Sumut untuk terus mendukung pembangunan yang berlandaskan integritas.

"Kami berharap Asahan mampu menjadi contoh nyata bagi kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara dalam menerapkan prinsip tata kelola yang bersih," tegasnya.

Hadir selaku narasumber dan penggiat utama, Koordinator Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi dari KPK, Rino Haruno, menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pengawas, melainkan soal pilihan hidup dan integritas setiap individu.

"Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi juga soal moral. Saat ini KPK sedang mengembangkan program, tidak hanya desa anti korupsi, tapi ditingkatkan menjadi Kabupaten/Kota Anti Korupsi," jelas Rino.

Acara pembukaan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Mulai dari Wakil Bupati Asahan, perwakilan Ketua DPRD, Forkopimda (Kapolres, Dandim, Danlanal, Ketua PN, dan Kejaksaan), Sekda, jajaran OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, hingga tokoh masyarakat.

Rangkaian acara ditutup dengan momen simbolis berupa penyerahan Buku Panduan Kabupaten/Kota Anti Korupsi dari KPK kepada Bupati Asahan, serta penyerahan plakat kenang-kenangan, ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan undangan.

Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan tercipta birokrasi yang semakin profesional, bersih dari praktik korupsi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (tec!)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Asahan Sambut Kunjungan Silaturahmi Keluarga Besar IKDH Deli Tua

Bupati Saipullah Siap Biayai Masa Depan Santri Madina, Lulusan Pesantren Didorong Kuliah

Asahan Raih Predikat Pelayanan Publik Baik, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Transformasi Digital

Bupati Asahan Lantik Pejabat Tinggi: Penyegaran Organisasi Demi Pelayanan Maksimal Masyarakat

Jalan Rusak Puluhan Tahun, Warga Buntu Pane Demo, Bupati Asahan Turun Tangan

Tokoh Kampung Darek Datangi Polres, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna Dipuji Tokoh Adat dan Agama atas Ketegasan Berantas Narkoba