Pemprov Sumut dan Kementan Percepat Identifikasi Pertanian Terdampak Banjir dan Longsor

DELISERDANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Pertanian bergerak cepat mengidentifikasi lahan pertanian yang terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota. Per 6 Desember 2025, teridentifikasi 38.878 hektare lahan pertanian terdampak, dengan 5.570 hektare mengalami puso dan estimasi kerugian mencapai Rp1,132 triliun.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota
• BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta
• Satol PP Sumut Perkuat Penegakan Perda Dengan Pendekatan Humanis dan Edukatif

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap pada Rapat Koordinasi Identifikasi Dampak Bencana Alam serta Percepatan Penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi Wilayah Provinsi Sumut, di Aula Polbangtan Medan, Jalan Binjai Km 10, Paya Geli, Sunggal, Deliserdang, Minggu (7/12/2025).

"Kolaborasi dengan Kementan ini sebagai komitmen pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif bencana terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, serta mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak," ujarnya.

Sulaiman menjelaskan bahwa dukungan dari Kementan dapat berupa rehabilitasi hingga pencetakan sawah baru. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), di mana lahan sawah berubah menjadi hamparan tanah setelah diterjang banjir, dan membutuhkan waktu serta biaya besar untuk kembali difungsikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Ketapang) Sumut Timur Tumanggor menambahkan bahwa sejumlah komoditas yang lahannya terdampak banjir maupun puso meliputi padi, padi persemaian, jagung, ubi kayu, hortikultura, serta jaringan irigasi. Estimasi potensi kehilangan produksi mencapai 118.526,75 ton, dengan nilai kerugian Rp1,132 triliun.

"Langkah dan upaya yang sudah dilakukan pasca bencana banjir dan longsor di Sumut yakni melakukan pendataan lahan sawah yang terdampak, penyaluran beras cadangan pemerintah provinsi sebanyak 45 ton kepada 10 kabupaten/kota, permohonan ke Bapanas untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat dan telah dialokasikan sebanyak 2.258 ton," jelasnya.

Pemprov Sumut juga berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk pengalokasian bantuan benih pascabencana untuk 1.500 hektare dari pemerintah provinsi dan 40.000 hektare dari Kementerian Pertanian.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil menyampaikan bahwa Kementan akan membantu merehabilitasi lahan sawah yang terdampak banjir dan longsor sesuai ketentuan.

Ia meminta kabupaten/kota segera mengidentifikasi klaster kerusakan sawah yang terdampak, apakah ringan, sedang, atau berat. "Untuk benih, Menteri Pertanian sudah menyiapkan bantuan. Begitupula tentang bantuan pangan sudah dikirim untuk tiga provinsi terdampak bencana, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang dikirim melalui jalur laut. Untuk Sumut bantuan dikirim menggunakan kapal dan akan bersandar di Pelabuhan Belawan," sebutnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa, Direktur Polbangtan Medan Nurliana Harahap, Forkopimda Sumut, serta kepala dinas pertanian dari kabupaten/kota terdampak bencana.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota

BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta

Satol PP Sumut Perkuat Penegakan Perda Dengan Pendekatan Humanis dan Edukatif

Pemprov Sumut Tata Ulang Struktur Organisasi dan Seragam Dinas, Fokuskan Efisiensi dan Pelayanan Publik

Dana Rp 3,1 Triliun Mengendap di Bank, Ketua Komisi C DPRD Sumut: “Ini Sudah Main Tipu di Pemprov Sumut”

Pemprov Sumut Terus Optimalkan Penyelesaian Masalah Pertanahan