Kepala Desa Suka Makmur Bandar Pasir Mandoge Terancam Hukuman Berat Terkait Kasus DD

sumut24.co -ASAHAN, Sat Reskrim Polres Asahan berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) yang melibatkan S, Kepala Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, pada tahun anggaran 2023. Kasus ini diduga telah merugikan negara hingga lebih dari Rp 400 juta.

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba 2025
• Desa Wisata Toba Butuh Pendampingan
• Kepala Desa Perdomuan Padot Padang.ST Resmi Launching BUMDes

Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Asahan berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/A/20/VIII/2024/SPKT.SAT RESKRIM/RES ASAHAN yang dilaporkan pada 5 Agustus 2024. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan audit investigasi, polisi akhirnya mengungkap dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang digunakan untuk sejumlah proyek fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa S, yang menjabat sebagai Kepala Desa Suka Makmur periode 2018-2024, telah mengelola Dana Desa Suka Makmur tahap I dan II tahun 2023 sebesar Rp 620.906.400. Namun, penggunaan dana tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara melalui beberapa proyek yang dikerjakan di desa tersebut, diantaranya Pembangunan Kandang Ayam Boiler, dan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton serta Pembangunan Perpustakaan, Kamar Mandi dan Paving Blok. Dengan total Kerugian Negara Mencapai Rp.413 Juta.

Hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Asahan ditemukan kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp.123.771.358 dan ditemukan kekosongan kas desa sebesar Rp 250.000.000 serta kewajiban pajak yang belum dibayar sebesar Rp 39.891.451.

Tersangka dalam kasus ini S, menjabat sebagai Kepala Desa Suka Makmur periode 2018 hingga 2024 kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Polisi juga telah mengamankan sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti, di antaranya surat permohonan pencairan Dana Desa dan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Desa.

Langkah Hukum Lanjutan
Kepolisian Resor Asahan saat ini sedang melengkapi Berkas Perkara dan akan segera mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri Asahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Pihak kepolisian memastikan bahwa proses hukum terhadap tersangka akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi sampai tingkat desa.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, Rabu (26/11/2025) menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan komitmen Polres Asahan dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pengelolaan dana desa. Kasus ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kasus ini menjadi perhatian kami untuk memastikan agar dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak disalahgunakan. Kami akan terus mendalami kasus ini dan menindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah," tegas Kapolres.

Hasil Pengungkapan Kasus Ini Dianggap Pencapaian Positif.
Pengungkapan kasus ini juga disambut positif oleh masyarakat setempat, yang berharap agar tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa di masa mendatang. Masyarakat berharap, dengan adanya proses hukum yang tegas, kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa dapat semakin meningkat.

Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa Polres Asahan tidak pandang bulu dalam menindak kasus korupsi yang ada di Kabupaten Asahan. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polresta Deli Serdang Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba 2025

Desa Wisata Toba Butuh Pendampingan

Kepala Desa Perdomuan Padot Padang.ST Resmi Launching BUMDes

Kepala BKN RI, Prof Zudan Ajak Mahasiswa UNPRI Jaga Toleransi dan Bangun Birokrasi Cerdas Menuju Indonesia Emas 2045

PERS NASIONAL BERDUKA, H. TERUNA JASA SAID BIN H. MOHAMMAD SAID BERPULANG KE RAHMATULLAH

PN Suka Makmue Vonis Bebas Kepala Desa Musradi HD dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Surat dan Penyerobotan Tanah