Menteri PKP dan Mendagri Kunjungi MPP Medan, Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan Subsidi

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga:

• Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum
• Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,BKKBN Kungker Di Sumut
• Yuddy Chrisnandi Soroti Pentingnya Keselarasan Visi Menteri dengan Presiden

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan layanan terkait sektor perumahan dan permukiman berjalan seiring dengan kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri terus mendorong percepatan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem perumahan di Sumut. Salah satu langkah konkret adalah rencana pembangunan kompleks perumahan bagi karyawan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.

"Peninjauan ini untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan membangun atau merenovasi rumahnya. Negara telah memberikan perhatian luar biasa kepada rakyat kecil yang ingin memiliki rumah," ujar Bobby Nasution.

Bobby juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan permukiman bagi pekerja, termasuk pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong agar program nasional tiga juta rumah dapat berjalan sukses di seluruh kabupaten/kota. Kami yakin program ini memberi banyak manfaat bagi rakyat kecil untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau," jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kehadirannya bersama Mendagri Tito Karnavian merupakan bagian dari pengawalan program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan, yang pertama kali diterapkan di Indonesia.

"Ini sangat bagus untuk kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan UMKM. Subsidi bunganya 5 persen. Jadi jangan lagi pinjam ke rentenir. Manfaatkan fasilitas ini agar terserap maksimal," kata Maruarar.

Untuk Sumut, Maruarar menyebutkan akan menaikkan kuota program perumahan dari 8.200 unit menjadi 20.000 unit pada 2025, menindaklanjuti permintaan Gubernur Bobby Nasution.

"Kuotanya sudah kita naikkan. Tolong diserap karena ini sudah pertengahan Oktober. Tahun depan kami tambah jadi 25 ribu. Kalau masih kurang, akan kami tambah lagi. Tapi izin pengembang harus segera diselesaikan. Ini 'karpet merah' bagi rakyat," ujarnya.

Senada, Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai insentif bagi MBR, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kalau belum menikah, penghasilan maksimal Rp8,5 juta. Kalau sudah berkeluarga, maksimal Rp10 juta (kategori MBR). Pengembang yang membangun rumah MBR juga mendapat kemudahan, otomatis harga jadi lebih murah. Tapi banyak yang belum tahu soal ini," jelas Tito.

Ia pun menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami dan memanfaatkan berbagai kemudahan tersebut dalam mendukung program perumahan nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,BKKBN Kungker Di Sumut

Yuddy Chrisnandi Soroti Pentingnya Keselarasan Visi Menteri dengan Presiden

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat

Menteri Kebudayaan Dampingi Presiden Prabowo Kunjungi Museum Nasional Indonesia

Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Jawa Timur sebagai Provinsi dengan SPPG Bersertifikasi SLHS Terbanyak