Wabup Atika Nasution Ajak Pedagang Pindah dengan Hati: Pemkab Madina Utamakan Pendekatan Persuasif di Pasar Kuliling

sumut24.co -Madina, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menunjukkan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam relokasi pedagang Pasar Kuliling.

Baca Juga:

• DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal
• Modus Pangkas Pajak Jadi Ladang Suap, Lima Tersangka Korupsi Pajak Rp 8 Miliar di KPP Madya Jakarta Utara
• GM PLN UID Sumatera Utara Ajak Insan PLN Melayani Dengan Sepenuh Hati Dan Utamakan K3

Pada Senin, 6 Oktober 2025, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution kembali turun langsung ke lapangan di Kelurahan Panyabungan I untuk berdialog dengan para pedagang.

Langkah ini menjadi tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Pemkab, DPRD, tokoh masyarakat, dan perwakilan pedagang dua pekan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat bahwa pedagang akan dipindahkan ke Pasar Tapanuli di Kelurahan Kayujati tanpa dikenakan biaya sewa hingga Desember 2025.

"Waktu itu masyarakat sudah menyatakan kesiapan untuk pindah, tapi di lapangan ternyata belum sepenuhnya terealisasi. Jadi hari ini kami turun untuk melakukan pendekatan secara persuasif," ujar Wabup Atika saat berdialog dengan pedagang.

Wabup Atika menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki dasar hukum untuk melakukan penertiban. Namun, Pemkab Madina tidak ingin menggunakan cara-cara yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

"Kalau bicara aturan tata ruang, posisi pasar ini memang sudah menyalahi. Tapi kami tidak ingin langsung menertibkan karena ini menyangkut ekonomi masyarakat, menyangkut perut rakyat. Pemerintah harus hadir dengan empati," jelasnya.

Pendekatan yang dilakukan Atika menekankan sisi kemanusiaan, dengan mengutamakan komunikasi terbuka bersama pedagang agar mereka merasa dihargai dan didengarkan.

Dalam kunjungannya, Wabup Atika juga mengimbau para pedagang — terutama pedagang sayur, ikan, dan kebutuhan harian — agar segera menempati Pasar Tapanuli yang telah disediakan pemerintah.

"Kami juga meminta masukan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah kelurahan untuk sama-sama mencari solusi terbaik. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi dengan kolaborasi," katanya.

Ia menambahkan bahwa pasar baru tersebut dibangun menggunakan dana rakyat, sehingga keberadaannya harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bersama.

Atika tak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan di Pasar Tapanuli, seperti sarana pendukung dan fasilitas yang belum sepenuhnya optimal. Namun, menurutnya hal tersebut bukan alasan untuk menunda pemindahan.

"Karena pasar ini masih baru, tentu masih ada satu dua hal yang perlu dibenahi. Tapi itu bukan alasan untuk menunda perpindahan dan pemfungsian. Justru dengan aktif digunakan, kekurangannya bisa kita perbaiki bersama," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Atika turut didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muktar Afandi Lubis, Kepala Satpol PP dan Damkar Yuri Andri, Kalaksana BPBD Mukhsin Nasution, Kepala Diskominfo Azhar Paras Muda Hasibuan, serta Kepala DLH Khairul. Selain itu, beberapa personel Satpol PP juga turut mengamankan jalannya kegiatan agar proses dialog dan peninjauan berjalan tertib.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal

Modus Pangkas Pajak Jadi Ladang Suap, Lima Tersangka Korupsi Pajak Rp 8 Miliar di KPP Madya Jakarta Utara

GM PLN UID Sumatera Utara Ajak Insan PLN Melayani Dengan Sepenuh Hati Dan Utamakan K3

Puncak HUT ke-22 Sergai, Bupati-Wabup Paparkan Capaian dan Program “Panca Darma” di Rapat Paripurna DPRD

Sidak Hari Pertama Kerja Tahun 2026, Wabup Sergai Minta Layanan kepada Masyarakat Ditingkatkan

Kementerian Keuangan Provsu Sampaikan Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 30 November 2025