Mendesak! Tabagsel Harus Mekar dari Sumut, Demi Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Daerah

sumut24.co -Tabagsel, Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara selama ini menjadi penopang penting ekonomi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• TP PKK Sumut Sosialisasikan IVA Test dan Serahkan Bantuan di Asahan
• Ratusan Petugas dikerahkan, PLN Sumut Perkuat Siaga Kelistrikan Akibat Cuaca Ekstrem - Keselamatan Jadi Prioritas Utama
• DPW PRSI Sumut Jalin Kolaborasi Strategis dengan LLDIKTI Wilayah I Sumut, Fokus pada Transformasi Pendidikan Tinggi

Namun, di balik kekayaan sumber daya alamnya, Tabagsel masih menghadapi ketimpangan pembangunan yang tajam dibandingkan Kota Medan, ibu kota provinsi.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) antara Maret hingga November 2024 memperlihatkan kesenjangan mencolok antara Medan dan wilayah selatan Sumatera Utara.

Kota Medan mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,61 pada 2023, sedangkan wilayah Tabagsel masih berkisar antara 71 hingga 78 poin.

Sedangkan, Kota Padangsidimpuan sebagai pusat ekonomi Tabagsel mencatat IPM 78,61 pada 2024, sementara kabupaten lainnya seperti Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan masih berada di bawahnya.

Dari sisi kemiskinan, Medan sudah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,25% pada 2025, sedangkan wilayah Tabagsel masih berjuang di angka 6,9% hingga 8,9%, dengan Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi yang tertinggi.
Angka ini mencerminkan jurang ketimpangan yang nyata antara pusat dan daerah.

Sejumlah tokoh di Tabagsel mulai menyuarakan kekecewaannya terhadap arah pembangunan provinsi yang dianggap tidak merata.

Salah satunya disampaikan oleh Tan, tokoh masyarakat Mandailing Natal, yang menilai bahwa kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara saat ini, yang juga menantu mantan Presiden Joko Widodo, terkesan mengabaikan kebutuhan pembangunan di kawasan selatan.

"Seharusnya seorang gubernur adalah pemimpin untuk semua wilayah, bukan hanya untuk daerah yang memberi dukungan suara besar saat pemilu. Kalau pun suara di Tabagsel kecil, bukan berarti pembangunan boleh diabaikan," tegas Tan, Selasa (30/9/2025) di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Tan menambahkan bahwa Tabagsel bukanlah wilayah miskin sumber daya. "Wilayah ini dikelilingi potensi alam melimpah, mulai dari tambang emas, minyak, pembangkit listrik, hingga perkebunan sawit skala besar," ujarnya.

Ironisnya, dengan kekayaan alam sebesar itu, masyarakat Tabagsel justru masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

"Jalan banyak yang rusak parah, fasilitas kesehatan tidak memadai, dan kualitas pendidikan tertinggal jauh dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara," lanjutnya.

"Bahkan perkebunan milik perusahaan Sumut mayoritas berada di Mandailing Natal. Tapi lihat kondisi daerahnya, jauh dari kata sejahtera," tutup Tan.

Ia juga menyoroti kehadiran perusahaan-perusahaan besar dengan plat kendaraan BK, BM, dan BA yang beroperasi di Tabagsel, meski wilayah ini memiliki plat tersendiri, yaitu BB.

Hal itu memperlihatkan betapa sumber daya Tabagsel justru banyak dimanfaatkan oleh pihak luar, sementara daerah penghasilnya tertinggal dalam pembangunan.

*Sentralisasi Pembangunan di Medan*
Kritik Tan menggambarkan realitas yang sudah lama dirasakan masyarakat Tabagsel. Sebagian besar proyek besar, investasi, hingga fasilitas layanan publik masih berpusat di Medan dan sekitarnya.

Daerah-daerah di Tabagsel seperti Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan sering kali harus menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk mengurus administrasi tingkat provinsi atau mengakses pelayanan publik tertentu.

Inilah yang kemudian memunculkan kembali wacana pemekaran Provinsi Tabagsel sebagai solusi strategis. Dengan membentuk provinsi baru, kebijakan pembangunan dapat lebih fokus pada potensi dan kebutuhan masyarakat di kawasan selatan Sumatera Utara.

*Alasan Kenapa Tabagsel Layak Jadi Provinsi Sendiri*
1. Pemerataan Pembangunan yang Lebih Adil
Pemekaran akan membuat kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan tidak lagi tersentralisasi di Medan.

2. Akses Pelayanan Publik yang Lebih Cepat
Dengan ibu kota provinsi baru di kawasan Tabagsel, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh hanya untuk pelayanan administratif.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Optimal. Hasil kekayaan alam yang selama ini "mengalir keluar" dapat dikelola secara lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

4. Identitas dan Kemandirian Daerah Tabagsel memiliki kekayaan budaya Mandailing dan Angkola yang kuat. Pemekaran menjadi momentum memperkuat identitas dan kebanggaan daerah.

Tabagsel memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi provinsi mandiri mulaai dari sumber daya alam melimpah, budaya kuat, dan masyarakat yang resilien.

Yang kurang hanyalah perhatian dan keadilan pembangunan.

Sudah saatnya pemerintah melihat wilayah Tabagsel bukan sebagai pinggiran, tetapi sebagai masa depan Sumatera Utara yang baru Tabagsel yang mandiri, maju, dan sejahteraMendesak! Tabagsel Harus Mekar dari Sumut, Demi Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Daerah.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

TP PKK Sumut Sosialisasikan IVA Test dan Serahkan Bantuan di Asahan

Ratusan Petugas dikerahkan, PLN Sumut Perkuat Siaga Kelistrikan Akibat Cuaca Ekstrem - Keselamatan Jadi Prioritas Utama

DPW PRSI Sumut Jalin Kolaborasi Strategis dengan LLDIKTI Wilayah I Sumut, Fokus pada Transformasi Pendidikan Tinggi

Banjir Bandang dan Longsor Melanda Tabagsel, Tapsel Terparah

RUPS-LB Bank Sumut Disepakati Gubsu dan Bupati/Wali Kota, Inbreng Jadi Terobosan Sejarah

Ketua TP Posyandu Asahan Hadiri Rakorda Sumut, Fokus pada Transformasi Kelembagaan dan Penguatan Layanan Dasar