GEMA SATU Desak Presiden Prabowo: Tangkap Aktor Intelektual Kerusuhan, Hapus Pajak hingga Bubarkan Jabatan Wamen

Jakarta – Gerakan Membangun Bangsa Bersatu (GEMA SATU) melancarkan kritik keras sekaligus desakan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Nasional, Saf Elbatubara, mereka menilai pemerintah belum menunjukkan langkah nyata dalam menuntaskan krisis politik, ekonomi, hingga sosial pasca-kerusuhan yang terjadi bulan lalu.

Baca Juga:

• Oknum LSM PAJAK ZT Tertangkap Tangan Lakukan Pemerasan di Kantor Kelas I Imigrasi Polonia Medan.
• Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Solok.
• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Saf menyebut ada "aktor intelektual" yang menjadi dalang utama pembakaran, penjarahan, dan kerusuhan. Namun hingga kini, aparat kepolisian dinilai hanya menyasar rakyat kecil yang jadi korban keadaan.

"Kapolri harus berani menangkap otak intelektual kerusuhan. Jangan hanya kroco-kroco di jalan yang dikorbankan. Itu bentuk ketidakadilan hukum," tegas Saf.

Selain soal kerusuhan, GEMA SATU juga menyoroti tata kelola pemerintahan. Menurut mereka, posisi wakil menteri hanya menambah beban birokrasi dan harus segera dibubarkan. Bahkan, mereka mendesak Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri dan Panglima TNI, sebuah tuntutan yang jelas menyentil jantung kekuasaan.

Tak hanya itu, GEMA SATU juga mengusung agenda populis yang cukup radikal, mulai dari penghapusan judi online, sistem outsourcing, hingga semua bentuk pajak. Mereka juga menuntut agar pemerintah menyediakan beasiswa penuh dari SD hingga S1, mengesahkan UU Perampasan Aset Koruptor, dan bahkan memberikan gaji bagi pengangguran.

Menurut Saf, tuntutan ini bukan sekadar wacana, melainkan "jalan keluar" agar pemerintah kembali berpihak pada rakyat.

"Kalau Prabowo serius mau berdiri di atas kepentingan rakyat, tidak ada alasan untuk menunda sembilan tuntutan ini," katanya.

Desakan GEMA SATU jelas menimbulkan gelombang politik baru. Sejumlah pengamat menilai tuntutan mengganti Kapolri dan Panglima TNI bisa dianggap sebagai manuver berbahaya yang menantang stabilitas pemerintahan di awal masa jabatan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, wacana penghapusan pajak dan pemberian gaji bagi pengangguran juga menuai pertanyaan besar tentang realitas fiskal negara. Pasalnya, di tengah defisit anggaran, sulit membayangkan bagaimana kebijakan semacam itu bisa dijalankan tanpa menghantam keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, Istana belum memberikan tanggapan resmi atas sembilan tuntutan GEMA SATU tersebut. Namun satu hal jelas: suara lantang Saf Elbatubara dan GEMA SATU semakin mempertegas kegelisahan publik terhadap arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Oknum LSM PAJAK ZT Tertangkap Tangan Lakukan Pemerasan di Kantor Kelas I Imigrasi Polonia Medan.

Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Solok.

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Sektor Pajak dan PNBP Kuat, Dongkrak Pendapatan Negara di Sumatera Utara

Bapenda Sumut Luncurkan "GASKEN": Interaksi Langsung dan Hadirkan Beragam Kemudahan Pajak Kendaraan

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah