Soal Restoratif Justice, Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai: Penyidik Wajib Berpedoman Dengan Per pol No 8

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Personel Satreskrim Polres Tanjungbalai menggelar kegiatan asistensi dan supervisi penanganan perkara Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Polsek dan berlangsung di Aula Pesat Gatra Polres Tanjungbalai, Senin (4/8/25).

Baca Juga:

• DJP DAN DITJEN DUKCAPIL SEPAKATI PENGGUNAAN NIK UNTUK LAYANAN PAJAK
• Bupati Asahan Dampingi Plt Dirjen Perkebunan Kementan RI Tinjau Lokasi Cetak Sawah di Desa Silo Bonto
• MPAD PLN 2025 : Sinergi dan Evaluasi Proyek Kelistrikan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Sedangkan tujuannya dilaksanakan untuk memastikan agar para penyidik/ penyidik pembantu mengetahui dan mematuhi hukum, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP M.Jihad Fajar Balman didampingi Plh Kasi Humas Ipda Ruslan secara terpisah kepada para awak media membenarkan adanya kegiatan tersebut.

"Kepada para Penyidik/penyidik pembantu agar memahami prosedur dan teknik selra untuk meminimalisir komplain dari masyarakat, " ujarnya.

Dalam pelaksanaan Restoratif Justice (RJ), AKP M. Jihad kemudian menekankan kembali agar para penyidik wajib berpedoman dengan Per pol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dan mindik-nya berpedoman dengan Perkaba Reskrim Polri No.1 Tahun 2022 Tentang SOP administrasi penyidikan tindak pidana.

Hadir dalam kegiatan supervisi tersebut, Kanit Reskrim Polsek TB Selatan beserta anggota, Kanit Reskrim Polsek TB. Utara beserta anggota, Kanit Reskrim Datuk Bandar beserta anggota, Kanit Reskrim Sei Tualang Raso beserta anggota dan para penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek Teluk Nibung. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DJP DAN DITJEN DUKCAPIL SEPAKATI PENGGUNAAN NIK UNTUK LAYANAN PAJAK

Bupati Asahan Dampingi Plt Dirjen Perkebunan Kementan RI Tinjau Lokasi Cetak Sawah di Desa Silo Bonto

MPAD PLN 2025 : Sinergi dan Evaluasi Proyek Kelistrikan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

KPK Akan Panggil Edi Suparjan Terkait Proyek Bermasalah di Sumut, PRDB Umumkan Aksi Jilid II di Jakarta

PRDB Desak KPK Periksa Edy Suparjan: Proyek SDA Sumut Sarat Dugaan Korupsi

Dewan Pers Jajaki Kerja Sama dengan HEC Montréal untuk Perkuat Kompetensi Jurnalis Indonesia