KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Baca Juga:
Menurut Ketua IMPAS Nanda dalam pernyataan resminya, Kamis (17/07/2024), mengatakan upaya pemerintah dalam membuka ruang dialog dan mencari solusi yang mengutamakan kepentingan pendidikan merupakan langkah positif yang patut diapresiasi.
"Kami melihat kehadiran Gubernur Sumut dan Bupati Deli Serdang tidak hanya meredakan ketegangan, tapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa gangguan," ujar Nanda Ketua IMPAS dalam keterangannya.
Namun di sisi lain, IMPAS menyayangkan sikap Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, yang dinilai justru memperkeruh suasana pada waktu lalu.
IMPAS menduga langkah Ketua DPRD itu lebih condong pada pencitraan pribadi (pansos) daripada upaya solutif dalam menyelesaikan persoalan.
"Ini bukan saatnya mencari panggung. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah pemimpin yang hadir membawa keteduhan, bukan memperkeruh suasana, Dua Tahun Terombang-ambing, Sikap Ketua DPRD Deliserdang Kian Memperburuk," lanjut Nanda dalam pernyataan tersebut.
IMPAS berharap seluruh pihak menempatkan kepentingan pendidikan di atas segalanya, dan menjadikan konflik ini sebagai pelajaran penting bahwa sinergi dan komunikasi menjadi kunci menyelesaikan persoalan sosial.
"Anak-anak adalah korban nyata dari konflik ini. Mari kita hentikan kegaduhan, dan bergerak bersama untuk memastikan dunia pendidikan tetap menjadi tempat yang aman dan kondusif," tutup IMPAS dengan nada optimis.
Di sisi lain Gubsu Bobby Nasution memberikan solusi agar Polemik cepat selesai.
"Gedung yang jadi polemik ini pada dasarnya tetap digunakan untuk pendidikan. Baik SMP Negeri 2 maupun Sekolah Al-Washliyah. Keduanya memiliki hak untuk melanjutkan proses belajar. Jangan sampai anak-anak dan gedungnya menjadi korban," tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution didampingi Wakil Bupati Deliserdang, Lom-lom Suwondo SS.
Ia menyarankan agar penggunaan gedung dikelola bersama, bukan pinjam pakai.
"Solusinya bukan pinjam pakai, tapi dikelola bersama. Kami dari Pemprovsu akan menyarankan agar gedung ini tetap digunakan, dan soal teknis akan dibahas bersama. Yang penting anak-anak bisa kembali belajar," papar Bobby.
Bobby juga mengatakan akan memberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membangun gedung baru bagi SMPN 2 Galang.
"Saya berikan hadiah untuk Deliserdang, kita bangun gedung baru. Pemprovsu bantu bangunan, Pemkab sediakan lahannya," tutur Bobby yang disambut tepuk tangan oleh masyarakat yang hadir.
Ia berharap mulai, Senin, 21 Juli, siswa dari kedua sekolah sudah bisa kembali belajar bersama-sama di gedung yang saat ini disengketakan.
"Jangan ada pihak yang membuat keruh lagi. Jangan pancing keributan. Tidak ada yang jadi pahlawan tunggal, karena kita semua pahlawan penyelesaian," tegasnya Gubsu Bobby Nasution.(W02)
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi
News
FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR
News
D&rsquoLegends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan&ndashBanda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan
News
sumut24.co SimalungunWakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP
Umum
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Terjerat
News
sumut24.co MedanPemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas y
kota
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (M
News
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembanguna
Hukum
Publik Berhak Tahu! Proyek Infrastruktur Padangsidimpuan Gagal Tender, Transparansi Anggaran 2026 Dipertanyakan
News