Pastikan Proyek Tidak Bermasalah, Wali Kota Tanjungbalai Lakukan Rakorpem.

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim menginginkan agar seluruh pengerjaan proyek nantinya dikerjakan tidak menimbulkan masalah. Ia menambahkan, arah pembangunan dimasa kepemimpinan harus jelas sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga:

• Wali Kota Letnan Dalimunthe Ungkap 9 Prioritas Pembangunan Padangsidimpuan Dalam RKUA-PPAS Tahun 2026
• DGB USU Gelar Seminar Internasional 2025, Sejumlah Pakar Dunia Jadi Pembicara Kunci
• Bupati Asahan Buka Rakorpem Bulan November 2025

Berdasarkan dari keinginannya itu lah, Mahyaruddin Salim bersama Wakilnya Muhammad Fadli Abdina kemudian melaksanakan kegiatan Rapat Kordinasi Pimpinan (Rakorpem) dengan para pejabat dilingkungan Pemko Tanjungbalai.

"Rakorpem ini diharapkan agar mampu menghasilkan arah kebijakan, tindak lanjut dan langkah strategis yang akan diambil bagi kemajuan Kota Tanjungbalai," kata Mahyaruddin Salim, Senin (7/7/25) di aula Sutrisno Hadi Kantor Walikota.

Dikatakannya lagi, kegiatan tersebut merupakan sarana penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program skala prioritas dan komitmen bersama demi mewujudkan Visi dan Misi Tanjungbalai EMAS yang bermuara dengan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

"Dengan begitu, saya minta agar para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk bekerja agar pembangunan Kota Tanjungbalai dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya masing masing, " katanya.

Sehingga, sambung Mahyaruddin Salim lagi, tidak ada pengerjaan proyek yang bermasalah. Begitu juga dengan kualitas pembangunannya tidak asal jadi. Serta pembelian alat berat harus jelas sesuai dengan kebutuhan.

"Terkait dengan pengadaan obat - obatan di RSUD Dr. Tengku Mansyur. Secara peraturan pengadaan barang dan jasa dirumah sakit tersebut, mengacu dengan penggunaan E-katalog dan pengelolaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan yang ada," terangnya.

Direktur RSUD Tengku Mansur Kota Tanjungbalai bersama manajemen nantinya harus memperhitungkan biaya pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kebutuhan operasional. Dengan begitu angka persentase dari biaya jasa medik dan kebutuhan pelayanan dapat tergambarkan.

Selain itu, harus dikaji pula berapa jumlah pending klaim rumah sakit, apa yang menyebabkan pending-pending klaimnya. Karena jumlah pending klaim rumah sakit tersebut dapat mempengaruhi pengurangan jumlah uang yang masuk dari BPJS ke rumah sakit.

" Saat ini, keberadaan Rumah sakit Dr. Tengku Mansyur sudah BLUD, jika rumah sakit ini tidak mengacu dengan peningkatan pelayanan berbasis bisnis baik dalam perhitungan akuntan maupun inovasi pelayanan maka seterusnya akan terbelenggu dengan hutang belanja obat, bahan habis pakai, dan lain sebagainya,"tandasnya. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota Letnan Dalimunthe Ungkap 9 Prioritas Pembangunan Padangsidimpuan Dalam RKUA-PPAS Tahun 2026

DGB USU Gelar Seminar Internasional 2025, Sejumlah Pakar Dunia Jadi Pembicara Kunci

Bupati Asahan Buka Rakorpem Bulan November 2025

Wakil Wali Walikota membacakan Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2026

Masuk Radar Penilaian Ombudsman RI, Mahyaruddin Salim: Kami Siap Bersinergi dan Berkolaborasi

HUT Ke -43 Tahun, Walikota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih Santuni Anak Yatim