DPR Panggil Basarnas, Soroti Lambannya Evakuasi Juliana Marins di Rinjani

Jakarta | Sumut24.co

Baca Juga:

• MENGADILI PENYIMPANGAN, MEMBENAHI PEMASYARAKATAN
• Selaraskan Arah Kebijakan 2027, Wali Kota Medan Sebut Hasil Rapat Kerja DPRD Sebagai Navigator Pembangunan Kota Medan
• Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memberikan penjelasan terkait lambannya proses evakuasi jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menyatakan bahwa DPR ingin mendapatkan informasi menyeluruh mengenai kendala di lapangan. Proses evakuasi dinilai memakan waktu terlalu lama—lebih dari tiga hari—meskipun posisi korban sempat terdeteksi sejak awal melalui rekaman drone dan laporan pencari lokal.

> "Kami ingin tahu secara rinci apakah keterlambatan itu disebabkan oleh faktor medan, cuaca ekstrem, keterbatasan peralatan, kurangnya SDM, atau justru karena persoalan anggaran," ujar Huda di Jakarta, Jumat (27/6).

Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, turut mendesak pimpinan Basarnas untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menjelaskan secara terbuka penyebab keterlambatan proses penyelamatan tersebut.

>"Kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan negara tidak mampu. Tapi negara wajib menjelaskan secara jujur dan bertanggung jawab. Apakah ada kesalahan teknis, koordinasi, atau hambatan yang tidak terantisipasi," tegas Adian.

Menurutnya, kondisi ekstrem di Rinjani tidak seharusnya menjadi alasan yang membenarkan lambannya proses evakuasi. Negara, kata dia, seharusnya siap menghadapi situasi darurat di seluruh wilayah, termasuk di medan ekstrem sekalipun.

Komisi V juga berencana melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Gunung Rinjani. Tujuannya adalah untuk meninjau kesiapan personel dan infrastruktur SAR di lokasi, serta mengevaluasi standar operasional prosedur penanganan bencana di kawasan wisata alam ekstrem.

Anggota DPR dari daerah pemilihan NTB, Abdul Hadi, menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem SAR di kawasan pegunungan. Ia mendorong peningkatan pelatihan tim SAR, pembekalan alat yang memadai, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam proses pencarian dan penyelamatan.

Sementara itu, di tingkat daerah, DPRD NTB turut menyuarakan keprihatinan atas insiden tersebut. Mereka mendesak evaluasi sistem pendakian di Rinjani, termasuk seleksi pendaki berdasarkan kondisi fisik, pengawasan jalur masuk, hingga pemasangan peringatan di titik-titik rawan seperti jalur "Letter E" yang diduga menjadi lokasi jatuhnya Juliana.

Juliana Marins (27) dilaporkan jatuh pada Jumat (21/6) saat menuruni jalur dari puncak Rinjani. Tim pencari berhasil mendeteksi keberadaannya dua hari kemudian, namun proses evakuasi baru tuntas pada Selasa (25/6). Pihak keluarga yang datang langsung dari Brasil menyayangkan keterlambatan tersebut dan menuntut akuntabilitas dari otoritas Indonesia.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

MENGADILI PENYIMPANGAN, MEMBENAHI PEMASYARAKATAN

Selaraskan Arah Kebijakan 2027, Wali Kota Medan Sebut Hasil Rapat Kerja DPRD Sebagai Navigator Pembangunan Kota Medan

Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

Komisi C DPRD Roni Situmorang SH,M.IP Sarankan Buat Pansus atas Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di kabupaten Simalungun

Anggota DPRDSU DT Dikenakan Pasal Berlapis