Pelantikan Rektor USU, Bobby Nasution Titipkan Nasib Mahasiswa Korban Bencana ke Wamen PTST
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara khusus meminta kebijakan relaksasi biaya pendidikan bagi mahas
News
Baca Juga:
- K3 PLN UIP SBU di Audit Guna Raih Sertifikasi ISO 45001 : 2018 dan Bendera Emas
- Gelar Pasar Tani dan Bazar Pangan Panen Petani Simalungun Tahun 2024, Diisi Talkshow Teknologi Pertanian Fertigasi* Simalungun Pemerintah Kabupaten (
- Wabup Atika Nasution Didampingi Kadis Kesehatan Madina Rapat Gerakan Penanganan Stunting
Pertemuan ini menyoroti pentingnya sinergi antara KPPU dan Pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki salah satu kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan persaingan usaha.
Sejak anggota KPPU periode 2024-2029 dilantik oleh Presiden RI pada 18 Januari 2024 lalu, sedikitnya ada 18 (delapan belas) saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU kepada Presiden, para Menteri Koordinator, serta pejabat tinggi lainnya.
Rekomendasi tersebut mencakup sektor-sektor strategis yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti pengadaan konstruksi dan properti, perdagangan elektronik dan otomotif, pertimbangan dan sektor ESDM. KPPU juga menaruh penting pengawasan atas berbagai aksi merger dan akuisisi korporasi di sektor ekonomi digital.
Namun, Ketua KPPU mengungkapkan keprihatinannya terkait belum adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah terhadap sejumlah rekomendasi penting, seperti yang berkaitan dengan kebijakan harga avtur dan pengembangan jaringan gas kota, maupun isu strategis lainnya. Ketiadaan respons ini dinilai berpotensi menghambat terciptanya efisiensi pasar dan dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPPU turut mendorong agar Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) secara proaktif melakukan konsultasi dengan KPPU. DANANTARA dinilai harus banyak melakukan koordinasi dan membahas berbagai pilihan investasi yang berimplikasi pada peta persaingan di pasar. Koordinasi ini penting agar investasi strategis tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan pasar, efisiensi, dan keadilan bagi semua pelaku usaha.
Instrumen analisa kebijakan persaingan yang dimiliki KPPU saat ini, yakni Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sesuai Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023, dapat menjadi alat untuk membantu DANANTARA dan Pemerintah agar memastikan kebijakan yang disusun sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak menciptakan hambatan pasar baru.
"Kami berharap komunikasi antar-lembaga dapat semakin diperkuat. KPPU siap bersinergi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, namun menjadi masukan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi perekonomian nasional," ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU, dalam keterangan diperoleh Kamis (26/6).
Sebagai tindak lanjut, Ketua KPPU dan Ketua DEN menyepakati akan diadakan pertemuan berkala untuk membahas isu-isu strategis lintas sektor, sebagai kontribusi nyata menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen KPPU untuk terus mengawal reformasi struktural di sektor ekonomi melalui pengawasan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak sehat, serta memberikan masukan kebijakan berbasis kajian ekonomi yang obyektif dan independen. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.(red)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara khusus meminta kebijakan relaksasi biaya pendidikan bagi mahas
News
SLEMAN Polemik penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka akhirnya berakhir dengan pengakuan terbuka dari aparat penegak hukum. Kapolresta
Hukum
Medan Pemerintah Kota Medan berhasil menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 pada Kategori Madya, sebagai bentu
kota
Jakarta Sari Yuliati, politisi Partai Golkar yang dikenal memiliki kekayaan fantastis, resmi menempati posisi Wakil Ketua DPR RI untuk s
News
Pendidikan Makin Kuat, Pemkab Paluta Resmi Terima Sertifikat Tanah Sekolah Rakyat
kota
Perkuat Sinergi Kepemudaan, Wali Kota Letnan Dalimunthe Terima SAPMA PP Padangsidimpuan
kota
Komitmen Jamin Kesehatan Warga, Pemkab Padang Lawas Digelari UHC Madya
kota
Menuju Indonesia Emas 2045, Pemkab Padang Lawas Utara Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
kota
Sportifitas Masa Depan Pelajar Muda, Ketua MPC Pemuda Pancasila Bersama TNI dan Walikota Tutup Futsal SLTA SeTabagsel
kota
Datang dengan Harapan, Guru Padangsidimpuan Curhat ke DPRD Soal Hak dan Perlindungan
kota