Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Koperasi dan UKM RI memperkuat sinergi dalam memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KBM) sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi rakyat. Pertemuan antara Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, dan Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, berlangsung, Selasa (21/5/2025) di kantor Kementerian Koperasi dan UKM.
Ketua KPPU yang akrab disapa Ifan menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam membangun struktur ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Ia menyampaikan komitmen KPPU untuk memberikan pendampingan agar koperasi dapat berkembang tanpa terjebak dalam praktik persaingan usaha tidak sehat serta memastikan kemitraan berjalan secara adil.
"Banyak koperasi sulit berkembang karena pasar dikuasai oleh segelintir pemain besar, terutama di sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pertanian, dan ritel," ujar Ifan.
Ia juga menekankan bahwa penguatan koperasi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 50 huruf i, yang memberikan pengecualian kepada koperasi selama tetap berorientasi pada pelayanan anggota. Menurutnya, kebijakan persaingan usaha perlu disinergikan dengan program pemberdayaan koperasi untuk menciptakan struktur pasar yang adil.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan koperasi sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi desa. Ia menilai koperasi bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga instrumen pemerataan akses pasar bagi masyarakat.
"Dengan memperkuat koperasi, kita bisa memutus rantai distribusi yang panjang agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat," ujar Budi Arie.
KPPU menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program ini, baik di sektor konvensional maupun digital. "Ini bukan sekadar keberpihakan, tapi soal membangun daya saing dari bawah. Koperasi harus naik kelas dan kami siap mendampingi," lanjut Ifan.
Ke depan, KPPU dan Kementerian Koperasi akan menyusun kerangka kerja sama untuk memperkuat kolaborasi kebijakan, meningkatkan literasi koperasi, serta membangun ekosistem usaha yang terbuka dan sehat. Salah satu rencana konkrit yang dibahas adalah pembentukan tim kerja bersama serta proyek percontohan (pilot project) bagi KBM yang aktif menerapkan prinsip persaingan sehat dan kemitraan berkeadilan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, Plt. Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, serta Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto.(red)
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota