Empat Wakil Ketua DPRD Sumut Dapat Mobil Dinas Baru, Total Anggaran Diduga Capai Rp6,4 Miliar

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan
• PLN Datangkan Empat Tower Emergency Dan Personel Lintas Wilayah Untuk Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumut
• Polsek Simpang Empat Berhasil Ungkap Kasus Narkotika di Dekat Sekolah, Satu Pelaku Diamankan

Empat Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan menerima mobil dinas baru jenis Hyundai Palisade, kendaraan mewah dengan harga satuan diperkirakan lebih dari Rp1,6 miliar. Jika dikalkulasi, total anggaran yang dihabiskan untuk empat unit mobil tersebut mencapai sekitar Rp6,4 miliar.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sumut, Efi Julianti, membenarkan bahwa keempat pimpinan dewan tersebut menerima mobil dinas baru. Namun, ia mengaku tidak mengetahui pasti nilai anggarannya.

"Untuk pengadaan mobil dinas pimpinan itu dari Biro Umum Pemprov Sumut, kami hanya menerima penyerahan fisik dan berita acaranya saja," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Selasa (20/5/2025), di DPRD Sumut.

Adapun para Wakil Ketua DPRD Sumut yang disebut menerima kendaraan dinas tersebut yakni:

Sutarto (Fraksi PDI Perjuangan)

H Ihwan Ritonga (Fraksi Gerindra)

Ricky Antoni (Fraksi NasDem)

H Salman Alfarisi (Fraksi PKS)

Menariknya, Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus, justru membantah adanya pengadaan mobil dinas baru saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp. "Tidak ada itu Bang," balasnya singkat.

Pengadaan mobil mewah ini menuai sorotan tajam, terutama karena terjadi di tengah seruan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang gencar mengampanyekan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Publik pun mempertanyakan urgensi belanja kendaraan dinas mewah, apalagi saat kondisi keuangan daerah dan nasional belum sepenuhnya pulih.

Pengamat kebijakan publik dan sejumlah LSM Elfanda menilai kebijakan ini kontraproduktif dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat. Mereka mendesak agar DPRD Sumut dan Pemprov memberikan klarifikasi resmi, serta mendorong transparansi dalam belanja barang milik negara.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan

PLN Datangkan Empat Tower Emergency Dan Personel Lintas Wilayah Untuk Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumut

Polsek Simpang Empat Berhasil Ungkap Kasus Narkotika di Dekat Sekolah, Satu Pelaku Diamankan

Berhasil Cegah Peredaran Narkoba, Polsek Simpang Empat Amankan Pengedar Sabu

Dugaan Kejahatan Lingkungan di PTPN IV Regional I Disorot, APMPEMUS Desak Pencopotan Dirut

Merayakan 4 Dekade Kejayaan: UNA Gelar Dies Natalis ke 40 dan Pengukuhan Guru Besar