Pemerhati Sosial Kritik Program Sekolah Rakyat: Jangan Ulangi Kesalahan Program Makan Gratis

Baca Juga:

• Cepat Tanggap! Kurang Sehari, Polsek Pulau Rakyat Tangkap Pelaku Perampasan Tas Guru
• Perkuat Dunia Pendidikan, PLN UIP SBU Hadir Melalui Program Srikandi Goes To School, PLN Mengajar di SMK Setia Budi Binjai
• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Program FKUB untuk Perkuat Kerukunan Umat

Medan – Pemerhati sosial dan politik H. Syahrir Nasution menyoroti rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Tanah Air. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak bernasib sama dengan program makan bergizi gratis yang menuai kontroversi akibat masalah pendanaan dan implementasi.

Dalam keterangannya kepada media, Syahrir menilai bahwa semangat pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat terpencil patut diapresiasi. Namun, ia juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa seperti pada program makan gratis, yang hingga kini masih menyisakan polemik dan tagihan yang belum terselesaikan.

"Jangan sampai Sekolah Rakyat ini hanya jadi proyek pencitraan. Program makan gratis saja masih meninggalkan hutang, sekarang mau tambah program baru lagi. Pemerintah harus realistik," tegasnya, Kamis (17/4).

Lebih lanjut, Syahrir mengkritisi rencana pemerintah yang akan menggunakan guru ASN atau PPPK untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Menurutnya, hal ini justru berpotensi menimbulkan ketegangan baru, terutama dengan guru yang sudah mengajar di sekolah-sekolah resmi yang ada saat ini.

"Ini berpotensi memicu konflik antar-guru, terutama jika guru ASN atau PPPK ditarik untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Harusnya, program ini jadi peluang untuk mengangkat guru honorer yang belum diangkat jadi ASN atau PPPK," ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan program ini sebagai jalan keluar dari peliknya persoalan tenaga honorer yang selama ini luput dari perhatian negara. Dengan mengangkat mereka secara otomatis, tidak hanya kualitas pendidikan di pelosok bisa meningkat, tapi juga keadilan bagi para pendidik yang telah lama mengabdi bisa tercapai.

"Ini momentum. Jangan disia-siakan. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan menambah masalah baru," tutupnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan membuka akses pendidikan dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dengan konsep pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kearifan lokal. Namun hingga kini, konsep teknis dan pendanaan program tersebut masih terus dibahas di tingkat kementerian terkait.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Cepat Tanggap! Kurang Sehari, Polsek Pulau Rakyat Tangkap Pelaku Perampasan Tas Guru

Perkuat Dunia Pendidikan, PLN UIP SBU Hadir Melalui Program Srikandi Goes To School, PLN Mengajar di SMK Setia Budi Binjai

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Program FKUB untuk Perkuat Kerukunan Umat

27 Kepala Sekolah Baru Dilantik, Bupati Putra Mahkota Alam: Kepala Sekolah Jangan Hanya Duduk di Jabatan, Harus Bawa Perubahan

Program MBG di Sergai Jangkau 23 Ribu Penerima Kelompok 3B, Upaya Tekan Stunting Terus Digenjot

Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan