PW IPQAH Sumut Apresiasi Kesungguhan Pemprov Sumut Sukseskan MTQ ke-40
PW IPQAH Sumut Apresiasi Kesungguhan Pemprov Sumut Sukseskan MTQ ke40
kota
Baca Juga:
Langkah ini dipandang sebagai strategi krusial dalam meningkatkan daya saing ekonomi, dengan fokus utama pada pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) guna memperkuat akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, M. A. Effendy Pohan, menyatakan bahwa kehadiran Jamkrida menjadi solusi konkret bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses permodalan.
"Jamkrida bukan sekadar wacana, tapi langkah nyata yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya penjaminan kredit daerah, UMKM kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan menopang ekonomi daerah," ujarnya dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Penetapan Program Kerja TPAKD 2025.
Selain Jamkrida, strategi besar lainnya adalah penguatan sektor pasar modal guna meningkatkan literasi dan inklusi investasi masyarakat Sumatera Utara.
Program ini mencakup Edukasi Pasar Modal, peningkatan kepemilikan Single Investor Identification (SID), serta pembentukan Galeri Investasi di berbagai daerah untuk memfasilitasi investasi yang aman dan menguntungkan.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menegaskan pentingnya penetrasi pasar modal sebagai langkah preventif terhadap maraknya investasi ilegal.
"Ketidaktahuan masyarakat sering dimanfaatkan oleh investasi bodong. Karena itu, edukasi dan kemudahan akses ke investasi legal harus diperkuat agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam skema investasi yang merugikan," katanya.
Di luar dua program prioritas ini, TPAKD 2025 juga mencanangkan berbagai inisiatif tambahan, termasuk Klaster Kemitraan, Peduli Disabilitas, Siswa Teladan, Hari Indonesia Menabung, serta Perluasan Agen Inklusi Keuangan.
Program-program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berdaya saing.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, Sumatera Utara menegaskan transformasi sistem keuangan yang lebih terbuka, berkelanjutan, dan berpihak kepada pertumbuhan ekonomi daerah.(red)
PW IPQAH Sumut Apresiasi Kesungguhan Pemprov Sumut Sukseskan MTQ ke40
kota
Patroli Blue Light Brimob Sumut, Respons Cepat Laporan Warga dan Cegah Balap Liar di Kota Medan
kota
SapiPisang di Garis Batas Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan Oleh Abdullah RasyidStaf Khusus Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanMaha
Politik
Jemaah Haji Kloter 09 di JamuWali Kota Solok dengan Masakan Minang di Asrama Haji
kota
AI MENIPU SAYA, JANGAN PERCAYA BUTA!
kota
Laporan Kajian Fiskal Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan Tahun Anggaran 2026
kota
MEDAN Terungkapnya paket Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) Pemerintah Kota Medan senilai Rp291.064.084.500 seba
Ekbis
Bekasi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satusa tun
News
sumut24.co JAKARTA, Gelombang penyampaian aspirasi dari kalangan mahasiswa yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM kembali menyita perhat
News
Medan Sumut24.co Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan untuk Tahun Anggara
News