Komisi XIII Dorong PPKn jadi Mata Pelajaran Wajib SD-PT dengan Panduan BPIP

Jakarta | Sumut25l4.co

Baca Juga:

• Masyarakat dan LSM Minta Pansel KIP Sumut Buka Anggaran dan Hasil Seleksi Secara Transparan
• Reses Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga : Perhatian Maksimum Untuk Daerah Kita Toba
• Sebanyak 70 Calon Anggota Mendaftar, Rianto SH, MH Curi Perhatian di Seleksi Komisi Informasi Sumut 2026

Komisi XIII DPR RI mendorong mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran wajib. PPKn disebut harus diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA. Dan juga masuk menjadi mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso dalam keterangannya, Selasa (3/11/2025).

Komisi XIII menyebut pembelajaran ini harus bersumber pada buku yang dikeluarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, sebagai lembaga yang fokus terhadap pembinaan, BPIP dapat merumuskan panduan pembelajaran PPKn tersebut.

"BPIP dapat bekerjasama dengan Kemendikdasmen dan Kemendikti dalam menjalankan program pendidikan Pancasila tersebut," sebutnya.

Sugiat mengatakan, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada peserta didik mulai tingkat dasar dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan tepat akan meningkatkan moral putra-putri negara Indonesia.

"Ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," jelasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Masyarakat dan LSM Minta Pansel KIP Sumut Buka Anggaran dan Hasil Seleksi Secara Transparan

Reses Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga : Perhatian Maksimum Untuk Daerah Kita Toba

Sebanyak 70 Calon Anggota Mendaftar, Rianto SH, MH Curi Perhatian di Seleksi Komisi Informasi Sumut 2026

Jadwal Seleksi Komisi Informasi Sumut 2026–2030 Disesuaikan, Ini Tahapan Terbarunya

Saat RDP, Dame Duma Sari Hutagalung Minta Pihak Royal Sumatera Serahkan Aset PSU ke Pemko

Komisi II DPR RI dan Pemerintah Pusat Tinjau Pengelolaan BUMD di Sumut, Tekankan Profesionalisme dan Transformasi Digital