Dongkrak likuiditas Emiten di Pasar Saham, BEI dan OJK Kaji Peningkatan Batas Minimal Saham Free Float

Jakarta I Sumut24. co

Baca Juga:

• Semester I Tahun 2025, Bank Sumut Bukukan Laba Rp 372 Miliar
• Dinsos Toba Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Kecamatan Borbor
• PLN Sumut Perkuat Listrik di Desa Nelayan Sebrang

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan peningkatan batas minimal free float saat ini masih dikaji. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji peningkatan batas minimal ketentuan saham publik atau free float. Langkah ini dilakukan guna mendongkrak likuiditas emiten di pasar saham,.

Hal ini dikatakan Direktur Utama BEI Iman Rachman pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Selasa (11/2/2025).

"Itu arahnya transisi dulu. Jadi emiten dengan ekuitas Rp2 triliun lebih, hanya boleh [free float] 10% saat IPO. Sekarang kami arahkan tidak ada lagi [free float di bawah 10%]," ujar
Iman Rachman.

Sebagaimana diketahui, mengacu Peraturan BEI Nomor I-A, calon emiten dengan ekuitas sebelum IPO Rp500 miliar diwajibkan memiliki free float minimal 20% dari jumlah saham yang akan dicatatkan.

Kemudian, calon emiten dengan ekuitas sebelum IPO antara Rp500 miliar sampai Rp2 triliun diwajibkan memiliki free float minimal 15%. Sementara, calon emiten dengan ekuitas sebelum IPO Rp2 triliun, diwajibkan memiliki free float minimal 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan.

Ke depan, ujarnya, menurutnya BEI membuka peluang peningkatan batas minimal free float. "Kami diskusi dengan OJK. Karena tidak mudah. Apakah langsung [naik] menjadi 20% atau 25%. Karena masih banyak potensi di Bursa. Banyak emiten tidak bergerak sahamnya," tutur Iman.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan penyesuaian kebijakan free float di antaranya dilakukan untuk menyesuaikan dengan best practice yang ada di global saat ini.

"Kebijakan free float yang cukup tinggi umumnya berdampak positif pada kualitas emiten karena meningkatkan likuiditas, transparansi, dan daya tarik terhadap investor," katanya dalam jawaban tertulis pada beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya perlu peran OJK dan emiten dalam memastikan terjaganya tata kelola yang baik dan likuiditas yang optimal agar emiten lebih berkualitas dan kompetitif di pasar modal. Salah satu program pendalaman di OJK tahun ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas emiten. "Diharapkan ke depan jumlah emiten yang force delisting sudah tidak ada atau berkurang jauh," tuturnya. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Semester I Tahun 2025, Bank Sumut Bukukan Laba Rp 372 Miliar

Dinsos Toba Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Kecamatan Borbor

PLN Sumut Perkuat Listrik di Desa Nelayan Sebrang

Newland AIDC Meluncurkan Pemindai Barcode AI, Mendorong Transformasi Digital di Indonesia

Etawalin Raih Top Brand Award 2025 untuk kategori Susu Kambing

Dalam rangka operasi keselamatan toba 2025, Satlantas Polres Asahan Gencar Lakukan Sosialisai Ke Masyarakat