Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:
Forum tersebut berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bapperida Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Rabu (5/2/2025), secara resmi dibuka oleh Bupati Simalungun diwakili Asisten Administrasi Umum Akmal H Siregar.
Dalam kesempatan itu, Akmal H Siregar membaca sambutan tertulis Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga. Akmal menyampaikan bahawa, konsultasi publik hari ini dilaksanakan seiring dengan tuntutan tugas yang semakin besar, dan responsif terhadap regulasi yang ada dalam pemenuhan kebutuhan dan pelayanan bagi masyarakat.
Disampaikan, untuk Tahun 2025 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, bahwa arah kebijakan pembangunan daerah telah diturunkan kedalam RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025, dimana saat ini Pemkab Simalungun akan melaksanakannya berdasarkan penetapan APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2024.
"Ini akan menjadi fokus dan tanggungjawab kita bersama dalam pelaksanaannya sehingga persentase rata-rata capaian kinerja dalam pemenuhan target indikator pembangunan dapat terpenuhi dengan baik dan maksimal,"kata Bupati dalam sambutan tertulisnya itu.
Tema RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2026 adalah "Perwujudan Rakyat Yang Sejahtera Dan Berkualitas". Berdasarkan tema tesebut, fokus pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2026 yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerataan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata daerah dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.
Untuk mencapai maksud dan tujuan itu sangat diperlukan kerja keras, kerja sama dan kolaborasi yang baik dan positif dari seluruh pemangku kepentingan bersama dengan Pemerintah Daerah maupun pemerintah atasan.
Disamping itu, juga sangat diharapkan keseriusan dan peran serta seluruh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui program kegiatan prioritas perangkat daerah dalam upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan daerah yang merupakan tolak ukur penilaian tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
Diakhir sambutan tertulisnya itu, Bupati menghimbau kepada selurhh ASN untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan berupaya berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Simalungun, Tanoh Habonaron Do Bona.
FKP Ranwal RKPD ini diikuti oleh para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Simalungun dan para camat, lurah dan pangulu se-Kabupaten Simalungun secara daring/zoom meeting.(ES)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota