Ketua Umum Gema Santri Nusa Minta Presiden Prabowo Tegur Menteri ESDM Bahlil dan Evaluasi Kebijakan Coretax

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH Pimpin Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Lap. Merdeka Medan
• Wakil Ketua DPRD Simalungun Bonauli Rajagukguk sebagai Kader Gerindra : Usut Tuntas Penyadapan Presiden Prabowo
• Pelarangan Liputan RDPU Picu Protes, Ketua DPRD Asahan Minta Waktu Seminggu Tindak Tegas Ketua Komisi B

Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM, mengkritik dua kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat kecil. Pertama, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 Kg, yang menurutnya hanya akan menyusahkan masyarakat, terutama pedagang kecil yang menggantungkan hidup mereka pada penjualan LPG. Kyai Khambali menilai kebijakan ini bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin berpihak pada rakyat kecil. Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk menegur Bahlil dan membatalkan kebijakan tersebut agar tidak ada kebijakan serupa yang merugikan rakyat.

Selain itu, Kyai Khambali juga menyampaikan kritik terhadap sistem pelaporan pajak Coretax yang mulai diterapkan sejak Januari 2025. Meskipun anggaran untuk sistem ini mencapai 1,2 triliun rupiah, ia mengungkapkan bahwa sistem pelaporan tersebut penuh dengan masalah, seperti kesulitan dan error saat mencoba melapor langsung ke kantor pajak. Kyai Khambali berharap Presiden Prabowo dapat mengevaluasi kebijakan menteri-menteri yang dianggap lebih mementingkan pencitraan di media sosial daripada memudahkan urusan rakyat. Ia juga meminta pemerintah untuk lebih mengedepankan para profesional yang berintegritas dan pro-rakyat.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH Pimpin Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Lap. Merdeka Medan

Wakil Ketua DPRD Simalungun Bonauli Rajagukguk sebagai Kader Gerindra : Usut Tuntas Penyadapan Presiden Prabowo

Pelarangan Liputan RDPU Picu Protes, Ketua DPRD Asahan Minta Waktu Seminggu Tindak Tegas Ketua Komisi B

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai

Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Integrasikan Tracing TBC dan CKG demi Kesehatan Masyarakat

Ketua TP PKK Asahan Salurkan Kepedulian Lewat Bhakti Sosial Keagamaan, Peluk Anak Yatim dan Lansia