Senator AS: Relokasi Warga Gaza Bentuk Kejahatan Perang dan Pembersihan Etnis

Washington I Sumut24. co

Baca Juga:

• Gara-gara Monopoli!, KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar
• PSSI Harus Bayar Pesangon Shin Tae-yong Rp 60 Miliar

Senator Amerika Serikat Bernie Sanders menyebut seruan Presiden Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara-negara tetangga sebagai "pembersihan etnis dan kejahatan perang" dan mendesak semua orang Amerika untuk mengutuknya.

"Setiap orang Amerika harus mengutuk gagasan Trump yang keterlaluan untuk memindahkan warga Palestina," kata Sanders dalam sebuah unggahan di platform "X" dikutip Aljazeera, Kamis (30/1/2025).

Dia menekankan bahwa seruan Trump untuk memindahkan jutaan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga memiliki nama yaitu pembersihan etnis dan kejahatan perang.

Pada tanggal 7 Januari, Sanders meminta Amerika Serikat untuk menghentikan penjualan senjata dan amunisi ke Israel, mengingat krisis kemanusiaan yang meningkat di Jalur Gaza, yang telah menjadi sasaran perang genosida selama lebih dari 15 bulan.

"Amerika Serikat seharusnya tidak mengirimkan lebih banyak bom kepada pemerintah ekstremis Benjamin Netanyahu, yang telah menewaskan 45 ribu orang, menghancurkan sistem perumahan, kesehatan dan pendidikan di Gaza, serta menyebabkan kelaparan dengan memblokir bantuan kemanusiaan," ujar Sanders dalam sebuah postingan di platform Xbox.

Dia menegaskan akan melakukan segala cara untuk mencegah penjualan senjata Amerika Serikat ke Israel.

Sanders adalah senator independen terlama dalam sejarah Senat Amerika Serikat dan menggambarkan dirinya sebagai seorang Demokrat sosialis.

Sabtu lalu, Trump mengusulkan untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, dengan alasan bahwa tidak ada lagi tempat yang layak huni di Jalur Gaza akibat genosida Israel.

Dalam pernyataan beberapa waktu lalu, Mesir, Yordania, Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak seruan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan menyerukan dukungan untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (27/1/2025), Kepresidenan Palestina menolak seruan Trump, dan menekankan bahwa alternatifnya adalah mencapai perdamaian berdasarkan legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gara-gara Monopoli!, KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar

PSSI Harus Bayar Pesangon Shin Tae-yong Rp 60 Miliar