Peringati Hari Desa Ke-11, Mendagri Ajak Hidupkan Desa dan Tekan Laju Urbanisasi

Baca Juga:

• GMJA: Dukung Bupati Deli Serdang Pecat Kepala Desa Rugemuk Nonaktif Terlibat Korupsi
• Bupati Asahan Desak IPDN Tambah Kuota Penerimaan Putra-Putri Daerah
• LTKP Desak Kadis Perkimcikataru Medan Bongkar Bangunan di Jalan Asrama Diduga Tak Ada Izin PBG

Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa. Pemerintah, kata dia, telah berupaya untuk memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa. Langkah ini dilakukan salah satunya untuk menekan laju urbanisasi.

Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Ini terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan. Dirinya mengambil contoh permasalahan urbanisasi yang dihadapi negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan. Masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan.

"Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa," katanya.

Selain itu, kata Mendagri, kehidupan kota di kedua negara tersebut sangat kompetitif. Ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi. Dengan harapan, setelahnya, mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan di kota.

Hal ini kemudian berdampak terhadap rendahnya keinginan untuk menikah di kalangan penduduk usia produktif. Akibatnya populasi penduduk di negara tersebut menurun. "Nah akibatnya apa yang terjadi? Penduduk mereka usia muda makin lama makin berkurang. Itu disebut dengan populasi yang makin menciut," ujarnya.

Dirinya berharap, Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Indonesia, kata dia, belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali. Ini mengingat persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Angka kelahiran di Indonesia pun terbilang cukup tinggi.

"Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi," jelasnya.

Karena itu, lanjut Mendagri, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran. Indonesia juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Puspen Kemendagri

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GMJA: Dukung Bupati Deli Serdang Pecat Kepala Desa Rugemuk Nonaktif Terlibat Korupsi

Bupati Asahan Desak IPDN Tambah Kuota Penerimaan Putra-Putri Daerah

LTKP Desak Kadis Perkimcikataru Medan Bongkar Bangunan di Jalan Asrama Diduga Tak Ada Izin PBG

Hasyim SE Minta Pemrov Sumut Segera Lakukan Pengaspalan/Pengecoran Jalan Helvetia Psr 9 Desa Manunggal

Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum