Ketua KPPU : Persaingan Usaha di Sektor ESDM dan Konstruksi Masih Paling Rendah

Jakarta I Sumut24. co

Baca Juga:

Center for Economic Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran mengeluarkan hasil Indeks Persaingan Usaha Tahun 2024 sebagai indikator kinerja persaingan usaha nasional, Selasa (7/2/2025)
di Bandung.

Prof. Dr. Maman Setiawan, SE., MT, Ketua Tim Survey Indeks Persaingan Usaha CEDS mengungkapkan bahwa nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 4,95poin pada tahun 2024. Artinya tingkat persaingan usaha di Indonesia masih di kategori menuju tinggi dan hanya meningkat tipis dibandingkan tahun lalu, yakni dari angka 4,91 poin di tahun 2023.

Lebih lanjut Prof. Maman menjelaskan bahwa sektor penyediaan akomodasi/makanan/minuman, perdagangan besar/eceran, dan jasa keuangan/asuransi ditemukan sebagai sektor-sektor dengan nilai IPU tertinggi. Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah. Provinsi DK Jakarta disimpulkan memiliki IPUtertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai propinsi dengan IPU terendah.

Berdasarkan hasil tersebut, CEDS merekomendasikan KPPU untuk konsisten melakukan kajian dan intervensi melalui saran dan pertimbangan kepada Pemerintah di sektor-sektor yang memiliki IPU rendah.

Menanggapi hasil tersebut, Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa sektor dengan nilai IPU paling rendah masih cenderung sama dari tahun ke tahun, yakni sektor energi (listrik/gas) dan sumber daya mineral, konstruksi, atau pengadaan air danpengolahan sampah/limbah. Untuk itu KPPU akan terus meningkatkan monitoring, pemberian advokasi, dan jika diperlukan penegakan hukum atas sektor-sektor yang konsisten nilai IPUnya rendah, serta advokasi dan sosialisasi pada provinsi dengan nilai IPU rendah.

"Ini telah sejalan dengan prioritas KPPU sejak awal tahun lalu, dan kembali akan menjadi fokus kami di tahun ini. Jika perlu, kami juga akan masuk ke sektor pengolahan sampah atau limbah", ungkap Ifan, sapaan Ketua KPPU.

Lebih lanjut, Ketua KPPU juga mencatat bahwa tekanan atas IPU 2024 berasal dimensi kinerja dan penawaran. Penyebabnya dapat berupa meningkatnya hambatan keluar masuk maupun potensi kartel dan persekongkolan. Artinya, perilaku pelaku usaha atau kebijakan pemerintah yang terlalu mengintervensi pasar perlu menjadi perhatian KPPU. Di lain sisi, KPPU melihat bahwa indikator riset dan pengembangan dan produktivitas di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini perlu diwaspadai karena menunjukkan bahwa tingkat inovasi Indonesia lebih rendah dibandingkan tahun.

Sebelumnya Prof. Maman Setiawan juga telah melakukan penelitian danmenyimpulkan bahwa
dibutuhkan tingkat persaingan usaha
atau nilai IPU 6,33 poin untukbisamencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% .

KPPU menilai bahwa dibutuhkanlompatan tingkat persaingan usaha dibandingkan kondisi saat ini.

"Jadi dari angka indeks persaingan usaha tahun ini, masih dibutuhkan kenaikan 1,38 poinatau sekitar 28% untuk bisa mencapai target pertu-
mbuhan ekonomi nasional 8% . Untuk
itu,Pemerintah wajib memandang penting persaingan usaha dan peran KPPU untuk mencapaitarget pertu- mbuhan tersebut", tegas Ifan.

Hadir dalam diskusi, Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengu- ngkapkan denganangka IPU 4,95 poin, target tingkat persaingan usaha nasi- onal dalam RPJMN sebesar 5 poin
menjadi tidak tercapai. Angka ters- ebut bukan sepenuhnya dalam kon- trol KPPU, karenamerupakan upaya bersama lintas pemangku kepen- tingan.

Dijelaskan, dari indikator kelembagaan yang menjadi kontrol KPPU, angka indeks justru kons-
isten mengalamipeningkatan hingga
5,18 poin dari sebelumnya 5,03 poin. "Artinya ada kinerja positif KPPU dalam menunjukkan eksistensi lemb- aganya dihadapanpublik", ujar Eug-enia.

Turut menanggapi hasil CEDS UNPAD tersebut, Direktur Perda- gangan, Investasi danKerja Sama
Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasi- onal(BAPPENAS) P.N. Laksmi Kuawati, secara umum mengkon-firmasi bahwa persainganusahad apat meningkatkan produktivitas.

Sebagai informasi, IPU merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Indeks ini merupakan merupakan satusatunya indikator persaingan usaha yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia dan atas 15 (lima belas) sektor ekonomi.

Indeks diukur melalui survei terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan responden yang mewakili berbagai institusi seperti Kamar Dagang dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Survei dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) pada responden. Dalam survei, responden akan memberikan nilai 1 hingga 7 dengan menggunakan skala semantik. Kajian dilaksanakan dengan menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri.

Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk IPU.
Rilis IPU 2024 ini dilakukan CEDS UNPAD di Auditorium CEDS UNPAD secara hybridkepada para pemangku kepentingan.

Kegiatan dihadiri Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha hadir secara luring, sementara Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Anggota KPPU Rhido Jusmadi hadir secara daring. Kegiatan juga dihadiri oleh Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, dan perwakilan LPEM FEB Universitas Indonesia.(ted)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News