Di Rakornas Pembangunan Daerah 2024, Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Birokrasi yang Kompeten dan Berintegritas

Baca Juga:

• Setengah Abad Inalum, Aksi Sosial Serentak di 10 Daerah Sumut
• Sosialisasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pematang Sei Baru
• Capaian Pajak Daerah 2025 Tercapai, Bupati: Tugas Saya Membenahi Arah Kebijakan Baru

Medan - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sistem birokrasi pemerintah yang kompeten dan berintegritas dalam melayani masyarakat. Menurutnya, hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden memberikan arahan yang sangat konkret, kalau kita rangkum, kalau kita peras Bapak/Ibu sekalian adalah harapan beliau, birokrasi melayani rakyat dengan tidak saja [memiliki] kapasitas, tapi [juga] integritas," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Daerah 2024 di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

Demi membangun sinergi birokrasi antara pemerintah, sambung Bima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024. Rapat yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo ini juga menjadi momentum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Selain itu, Bima juga menegaskan pentingnya mendukung Asta Cita atau delapan misi yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo. Asta Cita, kata dia, memuat agenda penting yang wajib menjadi perhatian semua kepala daerah, seperti swasembada pangan, hilirisasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Lagi-lagi fokus pada kedaulatan pangan. Ketiga, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi akan berlanjut, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mencapai program pemerintah, diperlukan sinkronisasi agar setiap kepala daerah tidak bergerak sendiri-sendiri. "Jangan sampai kepala daerah bergerak sendiri sesuai dengan visi-misinya, tidak nyambung dengan target nasional tadi," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dinilai berlangsung aman dan damai. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya gangguan sistem keamanan di daerah yang signifikan. "Angka-angka menunjukkan bahwa secara umum gangguan keamanan bisa dibilang tidak signifikan, kecuali di beberapa daerah," ujarnya.

Bukan hanya Pilkada, sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia juga terbilang aman jika dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. "Maka sekali lagi penyelenggaraan Pemilu kita bisa dikatakan aman, damai, dan lancar," tegasnya.

Puspen Kemendagri

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Setengah Abad Inalum, Aksi Sosial Serentak di 10 Daerah Sumut

Sosialisasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pematang Sei Baru

Capaian Pajak Daerah 2025 Tercapai, Bupati: Tugas Saya Membenahi Arah Kebijakan Baru

Forkopimda Asahan Ikuti Rakor Nasional Antisipasi Nataru Bersama Kementerian dan Lembaga RI

HUT ke-18 Kabupaten Paluta Diperingati Lewat Paripurna Istimewa, Bupati Reski Basyah Paparkan Capaian dan Tantangan Daerah

Program Pembangunan di Kota Medan Jangan Sampai di Batalkan Karena Asumsi Liar