Rembuk Pemuda Sumut: Pendidikan Harus Menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah
Rembuk Pemuda Sumut Pendidikan Harus Menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah
News
Baca Juga:
Hambatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), khususnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Pengaturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.
Sebagai informasi, KPPU selama ini aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan Pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan Pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.
Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan mengidentifikasi masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.
Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan. Ketua KPPU menilai aturan ini menghambat persaingan dan patut dihapus.
"Dari asesmen kebijakan persaingan usaha yang kami lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN. Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", tegas Ketua KPPU, yang akrab disapa Ifan.
Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024.
Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN. Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif.
Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal tersebut.(red)
Rembuk Pemuda Sumut Pendidikan Harus Menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah
News
PB PENDAWA INDONESIA DUKUNG PENUH SUFMI DASCO JADI WAPRES RI
News
Kemenimipas Bahas Dampak Transformasi bagi Layanan Publik
News
Medan sumut24.co Keluarga Besar Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Kota Medan, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar
kota
Ops Zebra Toba 2026 Digelar 14 Hari, Ini 10 Pelanggaran Prioritas
News
46 Hari Kerja Polda Sumut Sita 30,34 Ton Narkotika dan Rp 1,2 Miliar Uang di Sita.
News
Balai Gakkum Sumatera kalah Telak dalam Praperadilan, HS BANCIN di Pengadilan Deli Serdang
News
Siregar Prabowo Jangan Terjebak Loyalitas Partai dan Politik Dinasti dalam Memilih Pengganti Gibran
News
Pekerja dan Buruh Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden Ini Alasannya !!!!
News
Dua Jaringan Pengedar Sabu di Pantai Cermin Ditangkap Polda Sumut, Uang Ratusan Juta Disita
News