Percepat Penanganan Kemiskinan, Pj Gubernur Agus Fatoni Luncurkan Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut

Baca Juga:

• Mengekspor Kekayaan, Mengimpor Kemiskinan — Paradoks yang Tak Pernah Usai
• Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota
• BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta

MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meluncurkan Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumut, Rabu (21/8/2024).

Fatoni mengatakan peluncuran Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak ini sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurutnya, kerjasama lintas sektor dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sangatlah penting.

"Itulah sesungguhnya kesetiakawanan sosial yang kita canangkan, ini kita canangkan agar kita punya komitmen bersama, melangkah serentak dan terus menerus bersatu padu, menggunakan semua potensi, bersama-sama melakukan kegiatan gerakan ini secara serentak," kata Fatoni.

Gerakan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, hingga swasta dalam bersolidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk penanganan kemiskinan di Sumut. Hal ini bertujuan agar penanganan kemiskinan di daerah ini dapat lebih cepat.

Hal ini diharapkan seluruh elemen di Sumut dapat melakukan kegiatan sosial dengan terkoordinasi dan terkonsolidasi. Sehingga hasil gerakan-gerakan sosial yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien.

"Misal bedah rumah, banyak yang sudah melakukannya, kalau dilakukan bersama-sama secara terkoordinasi kita bisa tahu berapa banyak yang sudah dilakukan, tempatnya di mana saja, dan kita tahu di mana yang sudah dan belum," ucap Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga menyebut kesempatan berbuat baik bisa didapat siapa saja. Berbuat baik tidak hanya berupa harta, berbuat baik bentuknya bisa apa saja.

"Kebaikan itu bentuknya banyak, tidak hanya berbentuk harta, pertolongan seperti bantuan, informasi, itu semua kebaikan, maka jangan pernah merasa kita harus menerima kebaikan, tapi kita harus berbuat baik setiap saat, kita juga harus bersyukur diberi kesempatan berbuat baik," kata Fatoni.

Tidak sampai di situ, Fatoni juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut. Selain itu, Fatoni juga mengajak masyarakat menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni bersama dengan Pj Ketua TP PKK Sumut Tyas Fatoni menyerahkan bantuan secara simbolis pada anak yatim, fakir miskin, disabilitas dan eks penderita kusta. Adapun bantuan yang diserahkan kebutuhan pokok, peralatan disabilitas, peralatan sekolah dan bantuan modal usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution mengatakan hingga Desember 2024 nanti bantuan akan terus diberikan. Direncanakan ada 5.000 bantuan kebutuhan pokok, 500 alat bantu disabilitas dan 1.000 peralatan untuk anak sekolah pun akan terus disalurkan.

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini memerlukan atensi kita bersama, memang secara kuantitatif jumlah kemiskinan Sumut menurun, pada 2023 jumlahnya sekitar 8,15%, berkat dukungan semua pihak pada Maret 2024 turun menjadi 7,99%, jauh di bawah nasional yaitu 9,03%, penurunannya sangat signifikan dan positif," ungkap Asren.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahetraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Rahmadani Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Ismael Sinaga. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mengekspor Kekayaan, Mengimpor Kemiskinan — Paradoks yang Tak Pernah Usai

Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota

BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta

Siregar: Prabowo Harus Koreksi Ambang Batas Kemiskinan Agar Kebijakan Publik Tak Buta terhadap Kemelaratan Struktural

Satol PP Sumut Perkuat Penegakan Perda Dengan Pendekatan Humanis dan Edukatif

Dana Rp 3,1 Triliun Mengendap di Bank, Ketua Komisi C DPRD Sumut: “Ini Sudah Main Tipu di Pemprov Sumut”