Divonis 4,8 Tahun, Kamaluddin Harahap Pikir-pikir

Jakarta-SUMUT24

Baca Juga:

• Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan
• Polisi Gerebek Kafe Penjualan Pod Getar, 3 Remaja Diringkus di Jalan Darusalam Medan
• Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

Mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Kamaluddin Harahap menyatakan akan berpikir untuk mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Ia divonis pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.

“Upaya hukum saya pikir-pikir dulu,” kata dia seusai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (8/6). “Saya pikirkan keluarga, saya renungkan dulu.”

Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Namun terpidana suap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pudjo Nugroho itu berharap mendapat vonis bebas. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Kamaluddin dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kepada awak media, Kamaluddin meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi tuntas menyusuri jaringan suap ini. Menurut dia, dalang dari suap menyuap ini berasal dari eksekutif. “Kalau DPRD itu cuma jigong kalau kata sekwan,” ujar dia.

Kamaluddin dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kamaluddin Harahap didakwa menerima suap sebesar Rp 1,41 miliar secara bertahap dari gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Suap diberikan agar Kamaluddin mengabulkan permintaan Gatot. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan

Polisi Gerebek Kafe Penjualan Pod Getar, 3 Remaja Diringkus di Jalan Darusalam Medan

Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah

Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa