Bupati Subang Bantu Bongkar Koruptor

Jakarta-SUMUT24

Baca Juga:

• Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun
• Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah
• Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

Bupati Subang Ojang Sohandi resmi mengajukan permohonan menjadi justice collaborator atau pelaku tindak pidana yang mau bekerja sama dengan penegak hukum membongkar pelaku lain.

Pengajuan itu dilakukan karena Ojang ingin mengungkap aliran uang sebesar Rp1,4 miliar dalam perkara dugaan korupsi dana BPJS di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang 2014.

“Tujuannya ingin mengungkap uang yang Rp1,4 miliar yang diserahkan ke pengacara Pak Budi, Nur Kholim,” kata Kuasa Hukum Ojang, Rohman Hidayat saat dihubungi, Kamis (19/5).

Rohman mengatakan, Nur Kholim memastikan uang tersebut sebagai pengganti kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dana BPJS Dinkes Subang. Namun, hingga kini uang Rp1,4 miliar itu tidak diketahui mengalir ke mana. “Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya.

Menurut Rohman, Ojang telah memberikan keterangan terkait uang itu serta hal lainnya yang berkaitan dengan perkara yang menjeratnya. “Semuanya sudah ada dalam BAP Pak Ojang Jumat kemarin,” pungkasnya. Seperti diketahui, KPK menetapkan Ojang Sohandi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara dugaan korupsi dana BPJS Kabupaten Subang 2014.

Politikus PDIP itu diduga menyuap jaksa di Kejati Jawa Barat Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo. Suap itu diberikan melalui Lenih Marliani, istri Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Jajang Abdul Holik.

Tujuannya, agar Jajang yang menjadi terdakwa perkara korupsi dana BPJS Subang 2014 di Tipikor Bandung dapat diberikan keringanan dalam tuntutan. Serta, agar nama Ojang tidak terseret dalam puasaran perkara korupsi tersebut.

Selain itu, Ojang dijerat dengan pasal dugaan penerimaan gratifikasi. Yaitu pasal 12 huruf B UU Tipikor.

Terkait sangkaan itu, KPK menyita sebuah mobil Toyota Velfire hitam, dua Jeep Wrangler Rubicon warna oranye dan merah, satu motor trail, dan sebuah motor jenis ATV milik Ojang Sohandi. Serta, satu unit mobil Mazda CX-5 berwarna hitam dan motor Harley Davidson. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah

Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai