Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun
Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun
kota
JAKARTA | SUMUT24 Pemerintah Jokowi-JK berencana mencabut subsidi listrik golongan 900 voltampere (VA) bagi masyarakat mampu. Rencana ini justru menimbulkan pro dan kontra karena dinilai akan semakin menekan masyarakat kalangan bawah, sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar.
Baca Juga:
Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah mengatakan, beban masyarakat golongan bawah akan makin tinggi jika kebijakan tersebut direalisasikan pada Juli 2016 nanti.
“Semakin tinggi tekanan yang diterima kelompok bawah, tekanan ekonomi maksud saya itu pasti akan berpengaruh pada gini rasio. Karena bagaimanapun beban ekonomi rumah tangga akan meningkat,” kata Sairi di gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).
Tak hanya kenaikan tarif listrik, kenaikan harga atau tarif apapun akan langsung berdampak ke masyarakat. Meski begitu, dia tidak dapat memperhitungkan berapa besar pengaruh dari kenaikan tarif akibat pencabutan subsidi tersebut.
“Setiap ada kenaikan tarif seperti listrik beban ekonomi rumah tangga masyarakat rendah akan meningkat dan berefek pada tingkat daya beli yang semakin rendah pula,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan pencabutan subsidi listrik untuk masyarakat mampu. Selain itu, ESDM juga akan memverifikasi data pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik.
“Belum tahu, nantikan prosesnya pada waktu Rapat Terbatas (Ratas) terakhir soal listrik ini kan diminta untuk melakukan verifikasi, verifikasi sudah selesai kemudian kita laporkan nanti keputusan pemerintah bagaimana mau segera atau ditunda jadi tergantung,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said di kantornya, Jakarta, Senin (11/4).
Data terakhir, pelanggan listrik yang diverifikasi kategori penerima subsidi mencapai 18 juta pelanggan. Nantinya, dari jumlah itu bakal diketahui jumlah pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik atau tergolong tak mampu.
“Itu hasil verifikasi. Jadi, kira-kira berapa juta yang betul-betul dapat subsidi,” kata dia. (mer)
Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun
kota
Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah
kota
Melampaui Sekat NegaraBangsa Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal
kota
PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa
kota
Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan
News
Momen Kebangsaan Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai
News
Medan sumut24.co Kemeriahan dan gelak tawa mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggara
kota
HUT RI ke81, Pemkab Solok Gelar Beragam Lomba AntarOPD
kota
Resmi Peroleh SKT di Kesbangpol Sumut, Ketua DPW FP NTT Kami Siap Berkolaborasi
News
Polda Sumut Berangkatkan 25 Ton Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama untuk Korban Gempa NTT
kota