
Dugaan Suap Hingga Aset dan Proyek Bermasalah, Itjen Kemendiktisaintek Panggil PPIKA-USU dan FP-USU
Dugaan Suap Hingga Aset dan Proyek Bermasalah, Itjen Kemendiktisaintek Panggil PPIKAUSU dan FPUSU
kota
Baca Juga:
JAKARTA I Sumut24.co
Memperkuat perlindungan dan penegakan hukum pada kasus kekerasan anak dan perempuan menjadi salah satu program kerja Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terdapat pada Asta Cita 1.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, per Desember 2023, ada 26.362 kasus kekerasan perempuan dan anak. Ironisnya, kasus kekerasan perempuan dan anak paling tinggi terjadi di lingkungan rumah tangga sebanyak 16.039.
TKN Prabowo-Gibran, Imanuel Cahyadi, mengatakan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama di lingkungan rumah tangga tidak bisa diselasaikan dengan satu upaya saja. Pihaknya mengklaim kasus kekerasan perempuan dan anak di lingkungan rumah tangga disebabakan faktor ekonomi terlebih pasca Covid-19.
“Perempuan dan anak telah mendapatkan prioritas Prabowo-Gibran, tercermin di visi misi kami. Ruang perlindungan sudah ke arah yang tepat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Kami akan menyempurnakannya lagi,” kata Cahyadi, Jumat (15/12/2023).
Dia menjelaskan pada Asta Cita 1 dengan program kerja memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya akan ditekankan kepada upaya preventif. Salah satu cara yang akan menjadi konsen Prabowo-Gibran yakni pembangunan kesejahteraan keluarga, sehingga tidak lagi bermunculan masalah kekerasan perempuan dan anak di lingkungan keluarga.
“Kami menekankan langkah preventif dengan membangun kesejahteraan ekonomi keluarga, dengan lapangan pekerjaan makin dibuka luas,” ujarnya.
Cara lainnya, sambung Cahyadi, Prabowo-Gibran juga memiliki beberapa program dengan membangun ketahanan nasional mulai dari tingkat individu hingga keluarga. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak.
“Kita bangun ketahanan nasional dari tingkat individu dan keluarga. Langkah konkritnya dengan program-program seperti makan siang gratis dan lain-lain,” jelasnya.
Lebih jauh, Cahyadi mengungkapkan sejak pandemi Covid-19 kasus kekerasan perempuan dan anak bukan hanya kekerasan fisik saja yang perlu diperhatikan. Namun juga isu kesehatan mental yang dimana masalah ini juga menjadi salah satu program Prabowo-Gibran.
“Pada akhirnya bisa ambil kesimpulan. Prabowo-Gibran sangat concern dengan isu kekerasan fisik atau kesehatan mental yang dialami perempuan dan anak. Visi Misi Indonesia maju menekankan program-program perventif berbasis perlindungan perempuan dan anak, serta kesejahteraan keluarga Indonesia. Kita tidak bisa bicara Indonesia Maju tanpa memperhatikan kondisi perempuan dan anak-anak Indonesia,” kata dia.rel
Dugaan Suap Hingga Aset dan Proyek Bermasalah, Itjen Kemendiktisaintek Panggil PPIKAUSU dan FPUSU
kotaMEDAN PT Bank Sumut dan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara (Sumut) menyambut baik stimulus yang diberikan Gubernur Sumut Muham
EkbisMedan sumut24.co Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menangkap tiga orang pemuda diduga sebagai pengedar narkotika jenis sab
HukumMedan sumut24.co Pasca Aksi demo Solidaritas Jurnalis Sumut Trituwa, massa aksi yang diwakili M Rasyid Hasibuan resmi melaporkan Kapolsek
Hukumsumut24.co TANJUNGBALAI, Personel Satreskrim Polres Tanjungbalai menghadiri sosialisasi hukum di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Rabu (15/
NewsWakil Ketua HIKMA Desak Pemkab Madina dan PLN Segera Salurkan Listrik ke Desa Banjar Melayu
kotaKejati Sumut Didesak Usut Keterlibatan Mantan Bupati Dalam Kasus Penjualan Aset PTPN I
kotasumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim dinobatkan sebagai ayah teladan dan ayah Genre (Generasi Berencana) oleh
NewsPT Angkasa Pura Aviasi dan Kejati Sumut Tandatangani Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
kotasumut24.co Palas, Kabar gembira datang untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumut resmi mengumumkan kebijakan pembe
News